Solopos.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md. menyebut potensi adanya kecurangan Pemilu 2024 tinggi namun pelakunya bukan pemerintah melainkan peserta pemilu sendiri.
Pernyataan itu disampaikan Mahfud Md. saat menjadi pembicara kunci seminar Literasi Media dan Politik Jelang Pemilu 2024: Mitigasi Konflik SARA dan Penguatan Partisipasi Warga, di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Selasa (23/5/2023).
Promosi Selamat! 3 Agen BRILink Berprestasi Ini Dapat Hadiah Mobil dari BRI
Mahfud yang kini merangkap sebagai Plt. Menkominfo mengakui, kecurangan terjadi dalam lima kali penyelenggaraan Pemilu terakhir.
Yang membedakan, dalam beberapa pemilu terakhir kecurangan dilakukan oleh peserta pemilu sendiri.
“Karena sudah lima kali Pemilu kita 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 curang terus. Tetapi beda saudara yang curang sekarang itu adalah peserta pemilu sendiri, bukan pemerintah,” kata Mahfud seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Mahfud menegaskan hal itu jauh berbeda apabila dibandingkan semasa Orde Baru berkuasa, di mana sudah menjadi rahasia umum bahwa Pemilu kerap kali sudah diatur siapa pemenangnya dan partai apa mendapat berapa banyak suara.
“Kalau dulu jaman Orde Baru itu ndak bisa dibantah, yang curang pemerintah terhadap rakyat. Pokoknya yang menang harus Golkar, pemilu besok yang Golkar dapat sekian, PPP sekian, PDI sekian, sudah diatur. Itu bukan berita bohong, memang iya,” ujarnya.
Sementara dalam lima kali Pemilu terakhir, Mahfud menyebut kecurangan terjadi antara rakyat dengan rakyat dan dilakukan oleh peserta Pemilu.
Mahfud mencontohkan modus kecurangan yang terjadi adalah peserta pemilu membayar orang tertentu di tempat pemungutan suara (TPS) untuk memalsukan hasil pemungutan suara yang diserahkan ke kelurahan, kecamatan dan seterusnya.
Oleh karena itu, Pemerintah sejak 2003 secara resmi membentuk Mahkamah Konstitusi (MK) yang salah satu tugasnya adalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilu.
Mahfud yang juga mantan Ketua MK 2009-2013, menegaskan lembaga yudikatif itu harus bekerja secara terbuka dan independen.
Mahfud mengaku sudah sempat berpesan kepada KPU dan Bawaslu untuk bersiap-siap menghadapi gugatan kecurangan pemilu.
“Pemilu pasti diwarnai kecurangan, yang kemarin dan yang besok. Oleh sebab itu saya bilang ke Pak Hasyim (Asy’ari, Ketua KPU) dan Bawaslu ketika datang ke kantor saya untuk siap-siap digugat karena Pemilu curang,” tuturnya.
Mahfud juga menitipkan pesan agar segenap pihak terus memperkuat literasi politik maupun media, demi menjaga Pemilu 2024 agar lebih demokratis.
“Karena Pemilu itu adalah taruhan kita bagi masa depan bangsa ini,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
