SOLOPOS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ditemui pada Jumat (6/10/2023) di UC UGM. (Harian Jogja / Catur Dwi Janati)
Solopos.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. berkomentar tegas terkait dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK dalam penanganan kasus dugaan korupsi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Mahfud Md. mendesak aparat kepolisian menyelesaikan penuntasan kasus tersebut dengan baik dan benar.
“Saya terus berkoordinasi dengan KPK maupun dengan Polda (Metro Jaya) agar ini selesai dengan benar dan baik,” kata Mahfud Md. di Jakarta, Senin (9/10/2023).
Mahfud mengatakan KPK dan Polda Metro Jaya sudah memiliki prosedur-prosedur untuk menyelesaikan kasus itu secara profesional.
Mahfud mengatakan KPK dan Polda Metro Jaya sudah memiliki prosedur-prosedur untuk menyelesaikan kasus itu secara profesional.
“Kalau masalah yang menyangkut KPK dan Polda (Metro Jaya), saya kira sudah ada prosedur-prosedur dan semuanya sudah berkomunikasi dengan saya untuk diselesaikan dan dilalui secara profesional,” tuturnya seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya untuk cermat dan hati-hati menangani kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terkait penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.
Menurut Listyo Sigit, dirinya menerjunkan tim dari Mabes Polri untuk membantu Polda Metro Jaya dalam menangani kasus dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK.
Dia mempersilakan pihak-pihak atau lembaga lain yang ingin mengawasi kinerja Polri terkait penanganan kasus itu.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Safri Simanjuntak menjelaskan laporan dugaan pemerasan tersebut diterima pada 12 Agustus 2023 melalui pengaduan masyarakat.
Polisi belum mengungkap siapa saja pimpinan KPK yang dimaksud dalam kasus itu.
Syahrul Yasin Limpo telah mendatangi Polda Metro Jaya di Jakarta, Kamis (5/10/2023), dan telah memberikan keterangan dalam pemeriksaan di KPK.
Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu juga telah mengajukan surat pengunduran diri dari jabatan Mentan kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno.
Sebagaimana diketahui, pada Jumat (29/9/2023), KPK mengumumkan telah meningkatkan status dugaan korupsi di Kementan ke tahap penyidikan.