SOLOPOS.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD ditemui pada Jumat (6/10/2023) di UC UGM. (Harian Jogja / Catur Dwi Janati)
Solopos.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud Md. berharap Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) bisa memberikan putusan terbaik terkait dugaan pelanggaran kode etik Ketua MK Anwar Usman dan kawan-kawan.
Mahfud mengatakan putusan yang akan dibacakan MKMK diharapkan mampu memberikan gambaran demokrasi sehat di Indonesia.
“Saya mendukung Pak Jimly (Ketua MKMK), para akademisi, pecinta konstitusi, dan demokrasi agar memutus ini dengan sebaik-baiknya demi keberadaban demokrasi kita yang sehat,” kata bakal cawapres Ganjar Pranowo itu di Universitas Brawijaya, Kota Malang, Jawa Timur, Sabtu (4/11/2023).
Mahfud menjelaskan putusan MKMK diharapkan bisa segera dibacakan paling lambat Selasa (6/11/2023).
Mahfud menjelaskan putusan MKMK diharapkan bisa segera dibacakan paling lambat Selasa (6/11/2023).
Ia berharap putusan yang akan dibacakan MKMK tersebut menjadi putusan terbaik.
Terkait dengan putusan MKMK apakah akan berlaku surut atau tidak, Mahfud Md. masih menunggu keputusan. Ia tidak ingin mengeluarkan pendapat terlebih dahulu di luar sidang dan sebelum pembacaan putusan.
Sebelumnya, Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie menyatakan putusan MKMK terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik sembilan hakim MK akan berdampak pada pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Putusan MKMK akan dibacakan sebelum penetapan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) Presiden dan Wakil Presiden 2024 pada 13 November 2023.
MKMK menyatakan putusan MK terkait syarat batas minimal usia capres cawapres harus dikawal agar ada kepastian.
MKMK telah melakukan panggilan kepada Ketua MK Anwar Usman terkait dugaan pelanggaran kode etik sebagai hakim konstitusi. Anwar diperiksa terkait putusan perkara Nomor 90/PPU/XXI/2023 tentang batas usia minimal capres dan cawapres.
Dari 21 laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi yang diterima MKMK, sebanyak sepuluh di antaranya ditujukan kepada Anwar Usman.
MKMK akan mempercepat putusan atas dugaan pelanggaran kode etik itu pada 7 November 2023.