Solopos.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md. mengakui ada nuansa politik dalam polemik di Pondok Pesantren Al Zaytun, Indramayu, Jawa Barat.
Karenanya, menurut Mahfud, penyelesaian polemik terkait kontroversi Panji Gumilang itu ditempuh melalui tiga pendekatan.
Promosi Siasat BRI Hadapi Ketidakpastian Ekonomi dan Geopolitik Global
Tiga pendekatan itu terkait dengan masalah hukum, masalah administrasi pendidikan, dan masalah keamanan.
“Pokoknya penyelesaiannya tiga pendekatan. Satu masalah hukum, akan diselesaikan oleh Polri, kemudian masalah administrasi pendidikannya akan dibina dan dipantau terus. Selanjutnya masalah keamanan, karena ada masalah sosial, ada masalah politis sedikit-sedikit itu, diselesaikan oleh Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil bersama aparat vertikal,” ujar Mahfud Md., kepada wartawan di Jakarta, Senin (3/7/2023).
Menurut dia, tidak ada yang perlu disampaikan secara khusus terkait dengan perkembangan penanganan Ponpes Al Zaytun, termasuk soal pemanggilan pengasuh ponpes itu oleh Bareskrim Polri atas dugaan penistaan agama.
Sementara itu, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang selesai diperiksa aparat Bareskrim Polri, Senin (3/7/2023).
Namun polisi belum mau menyampaikan apakah ada unsur pidana yang dilakukan Panji Gumilang atau tidak.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol. Djuhandhani Raharjo Puro mengatakan proses gelar perkara Al Zaytun untuk menentukan naik ke tahap penyidikan dilaksanakan setelah Panji Gumilang diperiksa.
“Lihat hasil pemeriksaan hari ini, kalau memang memungkinkan dengan keterangan, tentu saja penyidik tidak akan grasak-grusuk, semborono dalam menangani penyelidikan, kalau memang nanti memungkinkan segera digelar, hasilnya kita lihat besok,” kata Djuhandhani di Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/7/2023).
Panji Gumilang hadir memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi terlapor untuk dimintai klarifikasinya terkait laporan polisi dugaan penistaan agama.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Zaytun tersebut tiba di Gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 13.50 WIB dengan pengawalan sejumlah orang.
Djuhandhani menyebut, pihaknya masih mendalami dugaan tindak pidana penistaan agama.
Meski begitu, penyidik sementara ini melihat adanya beberapa unsur pidana tersebut.
“Namun tentu saja kalau namanya penyelidikan, penyidikan tentu saja kami akan melengkapi apakah alat bukti bisa digunakan untuk proses penyidikan lebih lanjut. Sementara kalau kami melihat kepada praduga tak bersalah,” tutur Djuhandhani, seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Mantan Direktur Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Jawa Tengah itu menyebut, penyidik bakal profesional dalam menyelesaikan perkara tersebut dengan melengkapi alat bukti yang ada, yang akan menentukan apakah perkara bisa naik ke penyidikan.
Menurutnya, penyidik secara profesional melengkapi alat bukti yang ada, apakah nanti bisa digunakan untuk penyidikan dan sebagainya.
Jenderal bintang satu itu meminta masyarakat untuk mempercayakan penyelesaian perkara Al Zaytun kepada kepolisian.
“Setelah ini percayakan kepada kami, penyidik-penyidik tentu akan melaksanakan penyelidikan secara profesional dan kami yakin bahwa penyidik sudah on the track dalam melaksanakan penyelidikan,” ucapnya.
Moeldoko Membantah
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kembali membantah isu kuat yang menyatakan dirinya membekingi eksistensi Pondok Pesantren Al Zaytun yang berada di Indramayu, Jawa Barat.
Moeldoko mengaku dirinya yang akan “membereskan” Panji Gumilang jika pimpinan Al Zaytun itu membikin masalah.
Moeldoko tidak menampik mengenal dekat Panji Gumilang.
Namun ia mempersilakan Bareskrim Polri terhadap Panji Gumilang atas dugaan penistaan agama.
“Ya periksa aja, kenapa? Sebagai warga negara nggak ada kekebalan, siapa aja, periksa aja. Saya sering tegaskan, saya sudah bicara ke Pak Panji Gumilang, ‘hey macam-macam gue orang pertama yang akan beresin’. Itu. Jadi saya mulai (masih menjabat) Pangdam itu sudah datang ke Al Zaytun, untuk melihat secara pasti apa yang dilakukan di sana,” ujar Moeldoko dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin (3/7/2023).
Dia menyebut apabila dulu dirinya melihat ada penyimpangan di Al Zaytun, dirinya yang akan bertindak saat itu juga.
Adapun Moeldoko mengaku tidak berkomunikasi dengan Panji Gumilang selama polemik terkait Al Zaytun belakangan muncul karena dirinya tidak ingin dianggap mengintervensi.
“Nggak, entar (nanti) komunikasi dibilang intervensi. Biar saja berjalan, prinsip sebagai warga negara, (kalau) salah, (ya) tindak. Tetapi jangan karena persepsi yang berkembang, mengadili seseorang, itu yang saya tekankan. Di sana ada puluhan ribu mahasiswa, ada santri. Ambil langkah-langkah, apakah itu persuasif bersifat mendidik, apakah itu law enforcement, kita semua punya instrumennya. Kenapa kita mesti berspekulasi,” jelasnya seperti dikutip Solopos.com dari Antara.
Moeldoko menegaskan dirinya adalah mantan Panglima TNI dan bukan seorang preman.
Purnawirawan jenderal yang sedang berusaha mengambil alih Partai Demokrat dari Agus Harimurti Yudhoyono itu mengatakan dirinya sudah mengetahui siapa pihak yang memainkan isu tersebut.
“Jangan mantan Panglima dibilangnya beking, emang gue preman apa? Nggak benar nih. Saya juga bisa marah, saya juga bisa marah. Saya sudah tahu siapa yang ‘goreng’ itu, saya sudah tahu. Tujuannya apa saya tahu,” ucap Moeldoko tanpa menyebutkan nama atau pihak tertentu yang dimaksudkannya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
