Luhut Sebut AHY Kampungan, Ternyata Ini Sebabnya

Solopos.com, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai orang kampungan.

Pernyataan dari Luhut itu menanggapi komentar dari AHY yang merasa Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menjegal pencapresan Anies Baswedan. Luhut mengaku sangat kenal dengan Jokowi. Oleh sebab itu, dia menjamin Jokowi tak akan mau melakukan perbuatan yang tidak demokratis.

Promosi Kuliner Legend Sate Klathak Pak Pong Yogyakarta Kian Moncer Berkat KUR BRI

“Presiden itu bukan seperti yang dibilang Agus Yudhoyono tadi. Enggak betul sama sekali. Saya jamin itu. Saya kan perwira, kalau itu saya jamin enggak ada. Jadi enggak usah bikin, bicara-bicara, kampungan itu, menurut saya,” ujar Luhut seperti yang disiarkan kanal YouTube KompasTV, Jumat (21/7/2023).

Sebagai informasi, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengajukan Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Mahkamah Agung (MA) soal kepengurusan Partai Demokrat. Meski demikian, Luhut meyakini pengajuan PK oleh Moeldoko itu tak ada sangkut-pautnya dengan Jokowi.

“Presiden itu saya kenal, enggak ada niat seperti itu. Beliau tidak pernah mencampuri persoalan hukum, mau mencegah orang seperti dibilang Si Agus tadi, mau, upaya dijegal partainya. Enggak ada itu,” ucapnya.

Malah, lanjutnya, orang yang kerap ngomong soal penjegalan merupakan orang yang akan melakukan itu apabila berkuasa. “Kalau dia berkuasa, akan jegal orang. Ya itu refleksi. Saya kan sudah cukup senior untuk tahu semua itu,” ungkap Luhut.

Sebelumnya, AHY meyakini pengajuan PK oleh Moeldoko merupakan upaya menggagalkan pencapresan Anies dan lebih parahnya lagi untuk membubarkan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dengan cara mengambil alih Partai Demokrat. “Ada upaya untuk membubarkan Koalisi Perubahan. Tentu saja salah satu caranya dengan mengambil alih Partai Demokrat karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan perubahan selama ini,” terangnya di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2023).