LBH Pers: infotainment bukan produk jurnalistik

Jakarta –-Dalam Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) muncul usulan untuk memasukan infotainment dan reality show sebagai golongan tayangan di luar berita (nonfaktual). LBH Pers pun menyambut baik usulan ini.

“Infotainment dan reality show memang bukan produk jurnalistik,” ujar pengurus dan advokat LBH Pers, Azas Tigor Nainggolan.

Promosi BRI Perkuat Kolaborasi Strategis dengan Microsoft Dorong Inklusi Keuangan

Tigor menambahkan saat ini tayangan infotainment dan reality show tidak ada manfaatnya sama sekali. Beberapa berita yang ditayangkan infotainment malah menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Produk-produknya tidak mendidik,” papar Tigor.

Namun Tigor tidak setuju jika infotainment harus melalui lembaga sensor film. Menurutnya penyensoran tidak perlu dilakukan karena ditakutkan penyensoran akan berkembang menjadi penyensoran tayangan faktual.

“Sekarang sensor hanya pada infotainment, tapi nanti bisa saja berkembang berita-berita aktual yang disensor,” tambahnya.

LBH Pers pun menilai lebih baik mengeluarkan imbauan pada stasiun TV agar tidak menayangkan infotainment. Atau menerapkan standar yang ketat di dalam redaksi sebelum program itu ditayangkan.

“Kita imbau agar redaksi televisi tidak menayangkan infotainment,” tegasnya.

Sebelumnya, usulan infotainment dikategorikan sebagai tayangan di luar berita (nonfaktual) muncul di Rakornas Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di Bandung pekan ini. Usulan ini muncul karena infotainment sering melanggar aturan jurnalistik.

“Beberapa tidak mematuhi kode etik. Mereka (infotainment) banyak melanggar privasi, mencampuradukkan fakta dan opini,” kata Wakil Ketua KPI Nina Muthmainnah saat berbincang dengan detikcom, Jumat (9/7/2010). Bila usulan ini sukses, maka LSF akan menyensor tayangan infotainment sebelum tayang, tidak seperti yang berlaku sekarang ini.

dtc/isw