LARANGAN RAPAT DI HOTEL : PHRI Tagih Penjelasan Wapres Soal Hasil Efisiensi

Larangan rapat di hotel untuk kalangan PNS telah berlaku sejak beberapa waktu lalu. PHRI mendesak Wapres Jusuf Kalla memberikan penjelasan.

Solopos.com, JAKARTA — Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) menagih penjelasan pemerintah terkait efisiensi belanja berupa larangan PNS rapat di hotel yang digulirkan Kementerian PAN-RB sejak November 2014.

Promosi BRI Peduli Ini Sekolahku, Wujud Nyata Komitmen BRI Bagi Kemajuan Pendidikan

Untuk itu, jajaran pimpinan PHRI yang diwakili oleh Ketua Umum PHRI Wiryanti Sukamdani, Wakil Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani, Ketua PHRI Jawa Barat Herman Muchtar, dan Ketua PHRI Sulawesi Selatan Anggiat Sinaga, menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di kantornya, Selasa (6/1/2014).

“Jadi beliau [Wapres] menjelaskan prinsipnya pemerintah ingin mengadakan efisiensi, pembatasan. Bukan pelarangan loh! Pembatasan itu artinya kalau tidak perlu rapat yang penting, rapatnya dikurangi. Kalau tidak perlu mengadakan perjalanan, perjalanan dikurangi, seperti itu,” tutur Wiryanti.

Kendati demikian, sebagian rapat besar dan perjalanan penting aparatur negara masih membutuhkan fasilitas hotel dan gedung pertemuan di luar kantor-kantor pemerintah. “Kalau efisiensi, sebagai warga negara tentu kami setuju. Cuma pemerintah juga harus berupaya perbaikan,” tuturnya.

Efisiensi belanja itu, lanjut Yanti, dilakukan untuk menekan anggaran rapat dan perjalanan dinas pemerintah yang mencapai Rp45 triliun/tahun menjadi Rp25 triliun. “Nah, pemerintah berjanji bahkan ingin meningkatkan biaya promosi tiga kali lipat untuk mendatangkan wisatawan. Supaya lebih banyak wisatawan datang ke Indonesia,” ujarnya.

Langkah promosi diharapkan dapat meningkatkan okupansi hotel yang jeblok pasca bergulirnya kebijakan pemerintah tersebut. Hal ini sekaligus bertujuan untuk mencapai target kunjungan wisatawan mancanegara sebanyak 20 juta orang dan 275 juta wisatawan Nusantara.

Juru Bicara Wapres, Husain Abdullah, mengatakan biaya promosi pariwisata akan meningkat tiga kali lipat dari Rp250 miliar menjadi Rp1,2 triliun tahun ini. Hal itu akan diikuti dengan pembenahan infrastruktur jalan tol, bandara, dan listrik yang anggarannya berasal dari efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat, serta penghapusan subsidi BBM premium.

“Jadi Pak Wapres menekankan, mengingatkan, mungkin ini kebijakan akan berdampak secara bertahap, tetapi dalam jangka panjang itu akan memacu kembali hunian-hunian hotel,” katanya.