Lalui 3 Fase, Jalan Panjang Bahasa Indonesia Go Internasional

Solopos.com, JAKARTA – Selain bahasa daerah, bahasa Indonesia memang paten dipergunakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Sebagaimana dilansir dari laman kemendikbud.go.id, Senin (10/10/2022), jika ditengok ke belakang, maka bahasa Indonesia lahir saat peristiwa Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928.

Promosi Program Pemberdayaan BRI Bikin Peternakan Ayam di Surabaya Ini Berkembang

Namun, tahukah Anda? Jika bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang mempunyai sejarah panjang untuk dapat dikenal oleh masyarakatnya sendiri, bahkan hingga melesat ke dunia Internasional? Lalu, bagaimana proses berkembangnya bahasa Indonesia menurut sejarah?

Melansir Solopos.com dari AKSIS Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ada 3 fase perkembangan Bahasa Indonesia:

1. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan

Fase pertama dalam perkembangan Bahasa Indonesia adalah keberadaannya sebagai Bahasa Persatuan. Hal tersebut bermula saat terjadinya Kongres Pemuda II di Batavia pada 27 Oktober hingga 28 Oktober 1928.

Kala itu, sebuah ikrar yang digaungkan sebagai Sumpah Pemuda dideklarasikan oleh para pemuda dari berbagai organisasi daerah. Ikrar tersebut menyebutkan bahwa seluruh putra dan putri bangsa berkomitmen bertanah air Indonesia, berbangsa Indonesia, dan berbahasa Indonesia.

Poin berbahasa Indonesia lah yang menjadi dasar diakuinya Bahasa Indonesia sebagai Bahasa persatuan. Dilihat dari maknanya, Bahasa persatuan berarti dapat dipergunakan sebagai media pemersatu bangsa.

Pada 25-28 Juni 1938, Kongres Bahasa Indonesia (KBI) untuk kali pertama diselenggarakan di Solo. Kongres Bahasa tersebut diprakarsai oleh seorang wartawan harian Soeara Oemoem Surabaya, Raden Mas Soedardjo Tjokrosisworo.

Saat itu, Soedardjo, dibantu oleh Soemanang menggerakkan para tokoh, pengusaha, dan kaum terpelajar yang ada di Jakarta untuk bergabung. Selain itu para penulis, jurnalis, juga guru tak ikut ketinggalan.

Buah dari kongres tersebut, maka keberadaan Bahasa Indonesia tak hanya sebagai media berpolitik, namun juga berkebudayaan. Hal-hal seperti membahasa Indonesiakan kata asing, penyusunan tata Bahasa, pembaharuan ejaan, penentuan tata cara pemaikan Bahasa Indonesia dalam pers hingga perundang-undangan mulai dicanangkan.

2. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Resmi Negara

Memasuki fase ke-dua sekaligus fase pertama pada perkembangan Bahasa Indonesia, di mana Bahasa Indonesia secara resmi digunakan sebagai Bahasa resmi negara. Fase tersebut dimulai sejak 1945 hingga 1999.

Bermula dari peristiwa deklarasi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta. Sehari kemudian, melalui Pasal 36 UUD 1945, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi negara.

Pada 1947, muncul ejaan yang disebut sebagai Ejaan Suwandi. Ejaan Suwani adalah sistem ejaan latin untuk Bahasa Indonesia yang tertuang pada Surat Keputusan Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan kebudayaan, Soewandi, No 264/Bhg. A tanggal 19 Maret 1947.

Ejaan Suwandi, atau dikenal juga sebagai Ejaan Republik, merupakan bentuk penyederhanaan dari ejaan Van Ophuijsen yang dibawa dari pengaruh Belanda.

Kemudian, pemerintah menyelenggarakan Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tanggal 18 Oktober hingga 2 November 1954. Ketika itu, dibentuklah Panitia Pembaharuan Ejaan Bahasa Indonesia yang merupakan cikal bakal proses penyusunan Ejaan yang Disempurnakan (EYD).

Sistem ejaan EYD secara resmi dipergunakan sebagaimana tertuang pada Surat Keputusan Presiden No. 57 tanggal 16 Agustus 1972.

Yang membedakan EYD dengan ejaan Suwandi adalah juruf j yang menjadi y, dj menjadi j, nj menjadi ny, ch menjadi kh, tj menjadi c, dan sj menjadi sy.

Beberapa waktu kemudian 2 kegiatan kebahasaan diselenggarakan pada tahun yang berurutan. Yakni Praseminar Politik Bahasa Nasional pada tahun 1074 dan Seminar Politik Bahasa Nasional di tahun 1975. Dua kegiatan tersebut menjadi cikal bakal terbentuknya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa-Badan Bahasa (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa-Pusat Bahasa).

Dari dua kegiatan tersebut maka tercapailah rumusan kebijakan nasional yang berisi perencanaan, pengarahan, serta ketentuan yang digunakan sebagai pengelolaan masalah Bahasa.

Selanjutnya, pada 1999 Seminar Politik Bahasa kembali diadakan dan menjadikan rumusan tersebut sebagai fokus utama.

Dari adanya rumusan politik Bahasa nasional itulah, pemerintah dapat melakukan pengembangan dan pembinaan Bahasa. Hal tersebut sebagai upaya memperluas pemakaian Bahasa yang dilakukan melalui pengajaran Bahasa, media massa, maupun lainnya.

Serta sebagai upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berbahasa yang diharap dapat memperkokoh posisi Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara.

3. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Internasional

Setelah kedua fase di atas, maka masuklah ke fase ketiga di mana Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa Internasional. Fase ini dimulai dengan diselenggarakannya Kongres Internasional IX Bahasa Indonesia di Jakarta pada 28 Oktober sampai dengan 1 November 2008.

Agenda tersebut digelar bertajuk Bahasa Indonesia Membentuk Insan Indonesia Cerdas Kompetitif di atas Pondasi Peradaban Bangsa. Kongres Internasional tersebut menjadi isyarat untuk bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa Internasional.

Setahun kemudian, muncullah UU No. 24/2009, merujuk pada Pasal 44 ayat (I) yang isinya membahas perihal upaya pemerintah dalam meningkatkan fungsi bahsa Indonesia menjadi bahasa Internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan.

Salah satunya adalah dengan membentuk Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK). PPSDK kemudian menerbitkan buku BIPA Sahabatku Indonesia yang terdiri dari enam seri.

PPSDK secara rutin mengirimkan tenaga pengajar BIPA ke luar negeri. Sehingga fase menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa Internasional perlahan terwujud setelah berbagai sekolah dan perguruan tinggi di 45 negara telah memiliki kurikulum bahasa Indonesia. Selain itu, pusat Pembelajaran Bahasa Indonesia juga banyak didirikan. Salah satunya adalah di Beijing. China.