Jakarta–Pemerintah lagi-lagi mengalokasikan anggaran hingga rutasan juta rupiah untuk pengadaan barang mewah. Setelah sebelumnya pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pembelian pesawat Kepresidenan senilai Rp 200 miliar, sekarang giliran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KP) yang akan membeli sebuah kapal mewah berjenis Lagoon 500 senilai 14,3 miliar.
Anggota Komisi IV DPR, Sudin pun mempertanyakan tentang pengadaan kapal ini. Menurut dia, kapal seharga Rp 14,340 Miliar, itu terlalu mewah untuk jika hanya digunakan untuk pengecekan terumbu karang.
Promosi Mudah dan Praktis, Nasabah Bisa Bayar Zakat dan Sedekah Lewat BRImo
Selain itu, biaya perawatan dan beban operasional penggunaannya juga tergolong tinggi. “Saya tanya ke ahli untuk mengecek terumbu karang itu satu mil dari tepi pantai. Selebihnya tidak bisa. Kapal ini untuk jarak jauh, misalnya dari Australia ke Denpasar,” ungkap Sudin.
Jadi benarkah kapal tersebut untuk pengecekan terumbu karang atau sekadar berwisata? Belum jelas. Hingga saat ini, belum ada satu pun pejabat Kementerian KP yang bisa dikonfirmasi. Termasuk menteri KP Fadel Muhammad.
Peneliti ICW Emerson F Yuntho bahkan mencurigai ada bau korupsi di balik pengadaan barang ini. Terlebih jika DPR sudah menyatakan pengadaan tidak sesuai dengan alokasi anggaran.
“Kami khawatir pengadaan-pengadaan ini motifnya melenceng dari tujuan awal. Kami berharap KPK melakukan penelusuran,” tegasnya saat dihubungi lewat telepon, Rabu (27/1).
Emerson menilai, pengadaan kapal mewah tersebut tidak masuk akal. Jika memang Kementerian KP hendak melakukan pengecekan terumbu karang, sebaiknya justru malah melibatkan nelayan.
“Lebih baik dananya dibelikan kapal nelayan. Lalu, ajak mereka survei. Memangnya kalau mau memeriksa gang-gang rusak harus dengan mobil BMW, nggak kan?” jelasnya.
DPR perlu melakukan klarfikasi lebih lanjut tentang pengadaan kapal ini. Terutama apakah peruntukan kapal sesuai dengan prosedur yang sudah disepakati.
“Jika tidak, ini menciderai rasa keadilan masyarakat. Dan semakin mencoreng citra pemerintah,” tutupnya.
dtc/isw
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
