SOLOPOS.COM - Petugas PT Pos Indonesia (Persero) menyerahkan alat penanak nasi (rice cooker) yang diberikan gratis kepada warga penerima bantuan di Kampung Pulo Empang, Kelurahan Paledang, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (17/1/2024). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat realisasi program pembagian alat masak berbasis listrik (AML) atau rice cooker gratis telah mencapai 342.000 unit sepanjang tahun 2023 dan jumlah tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebanyak 500.000 unit. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/pras.
Solopos.com, SOLO — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan hingga akhir 2023 telah mendistribusikan alat masak listrik (AML) berupa rice cooker atau penanak nasi gratis kepada 342.621 rumah tangga.
Capaian tersebut sebesar 68,5% dari target APBN 2023 yang menargetkan 500.000 rumah tangga menerima AML tersebut.
“Alat masak listrik, targetnya 500.000 kami bisa selesaikan hampir 70%, 68,5% persisnya di 342.621 (rumah tangga). Satu (AML) untuk satu rumah tangga,” kata Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman P. Hutajulu saat konferensi pers Capaian Kinerja Tahun 2023 dan Program Kerja Tahun 2024 Ditjen Ketenagalistrikan di Gedung Ditjen Ketenagalistrikan, Jakarta, Kamis (18/1/2024).
Adapun perinciannya untuk distribusi AML per pulau, yakni Pulau Sumatra 61.040 rumah tangga (17,82%), Jawa-Bali 192.890 rumah tangga (56,30%), Kalimantan 35.307 rumah tangga (10,30%), Sulawesi 36.648 rumah tangga (10,70%), Nusa Tenggara 7.459 rumah tangga (2,18%), Maluku 5.640 rumah tangga (1,65%), dan Papua 3.637 rumah tangga (1,06%).
Adapun perinciannya untuk distribusi AML per pulau, yakni Pulau Sumatra 61.040 rumah tangga (17,82%), Jawa-Bali 192.890 rumah tangga (56,30%), Kalimantan 35.307 rumah tangga (10,30%), Sulawesi 36.648 rumah tangga (10,70%), Nusa Tenggara 7.459 rumah tangga (2,18%), Maluku 5.640 rumah tangga (1,65%), dan Papua 3.637 rumah tangga (1,06%).
Dari data tersebut, Pulau Jawa-Bali menjadi yang paling banyak menerima distribusi dari rice cooker dari Kementerian ESDM. Hal ini terkait dengan kesiapan kelistrikan.
“Kenapa Jawa-Bali lebih banyak? Karena ini menyangkut terhadap kesiapan kelistrikan karena ini kan demand-nya besar, satu unit (AML) sekitar 300-350 watt,” ungkap Jisman sebagaimana dilansir Antara.
“Harus kami pastikan melalui validasi, verifikasi, baik itu langsung ke penerima maupun ada masukan dari teman-teman PLN untuk kesiapan sub-sistemnya sehingga kalau kami berikan saat itu juga nanti bersama-sama digunakan AML yang kami berikan tidak mengganggu sistem, tidak ada kelebihan beban yang membuat sistem terganggu,” ujarnya.
Jisman mengatakan program tersebut diharapkan dapat mengurangi impor elpiji bersubsidi. “Memang tujuan utamanya untuk mengurangi impor elpiji yang bersubsidi, khususnya yang 3 kilogram (kg), yang (tabung) melon. Jadi, nanti persyaratan ada validasi kades, dan ada pernyataan menggunakan elpiji 3 kg. Kalau teman-teman sudah menggunakan (tabung) 12 kg, belum menjadi sasaran utama karena memang sasaran utamanya mengurangi impor elpiji,” ucap Jisman.
Sebagai amanat Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2023, Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan telah melaksanakan proses penyediaan AML yang diusulkan berdasarkan validasi kepala desa/lurah atau pejabat daerah setempat
Setelah validasi dari kepala desa/lurah atau pejabat daerah, dilakukan verifikasi dan validasi yang melibatkan PT PLN (Persero) dan PT PLN Batam.
Selanjutnya, dilakukan penetapan wilayah pendistribusian AML oleh Menteri ESDM melalui Direktur Jenderal Ketenagalistrikan, pengadaan melalui e-katalog, dan pendistribusian yang melibatkan PT Pos Indonesia dan/atau badan usaha lain.
AML yang akan didistribusikan memiliki kapasitas 1,8-2,0 liter, mencantumkan label standar nasional Indonesia (SNI) dan hemat energi serta memenuhi ketentuan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).
Adapun, target program penyediaan AML bagi 500.000 rumah tangga pada 2023 yang direncanakan tersebar di 36 provinsi.