KUNJUNGAN KERJA DPRD : 45 Legislator Sukoharjo Kunker di Bali

Kunjungan kerja DPRD Sukoharjo dilakukan di Bali selama dua hari.

Solopos.com, SUKOHARJO — Seluruh legislator DPRD Sukoharjo yang berjumlah 45 orang menjalani kunjungan kerja (kunker) di Bali, Rabu-Jumat (8-10). Mereka mengklaim kunker tersebut sudah sesuai aturan.

Promosi Safari Ramadan BUMN 2024 di Jateng dan Sulsel, BRI Gelar Pasar Murah

Sementara itu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (Lira) mempertanyakan tujuan kunjungan kerja DPRD yang melibatkan seluruh legislator itu.

Wakil Ketua DPRD Sukoharjo, Giyarto, saat dihubungi Solopos.com, Rabu (8/4/2015), menginformasikan kunker tersebut dalam rangka komparasi Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2014. Kunker dijadwalkan dilaksanakan dua hari. Pada hari pertama kunker dilaksanakan di kantor DPRD  Badung dan Denpasar. Hari kedua kunker digelar di kantor DPRD Gianyar dan Tabanan.

Menurut politikus Partai Golkar itu kunker penting dilakukan untuk mencari perbandingan antara rapat Pansus di DPRD Sukoharjo dengan Pansus di DPRD lain. Ketua DPD Partai Golkar Sukoharjo itu meyakini kunker bermanfaat bagi seluruh anggota Pansus untuk menyusun kesimpulan. Meski Pansus DPRD Sukoharjo sudah mengetahui dasar-dasar penyusunan kesimpulan, kata Giyarto, studi banding tetap perlu dilakukan.

“Kami berangkat pagi tadi [Rabu (8/4/2015)]. Rencananya di sini [Bali] dua hari, tapi pulang Jumat [(10/4/2015)],” kata Giyarto.

Selain untuk membandingkan rapat Pansus, lanjut dia, Kunker tersebut juga untuk mengetahui kebijakan-kebijakan pemerintah setempat. Ditanya perihal nilai anggaran kunker, Giyarto menolak membeberkan. Dia merasa tidak berwenang menyampaikannya.

Sumber Solopos.com di DPRD Sukoharjo menyebut setiap legislator mendapat uang paket setelah dipotong akomodasi selama tiga hari di Bali senilai Rp1 juta. Sumber Solopos.com yang merupakan salah satu anggota DPRD yang turut kunker mengaku tidak mengetahui nilai keseluruhan anggaran kunker karena menggunakan sistem add cost.

“Hotel dan tiket pesawat sudah dibelikan. Kami tinggal berangkat saja,” ucap legislator yang tak bersedia disebut namanya.

Menurut Ketua LSM Lira Sukoharjo, Nursito, kunker anggota DPRD tidak semestinya dilakukan secara serentak. Dia menilai seharusnya mereka membuat jadwal kunker yang tak bersamaan agar kantor DPRD tidak kosong. Nursito yang juga seorang advokat itu mengatakan kunker tersebut menunjukkan tidak adanya perhatian legislator kepada kepentingan masyarakat. Khususnya, kata dia, masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi atau aduan suatu persoalan.

“Ini bedol desa namanya. Bagaimana kalau ada masyarakat yang mau mengadu, kan tidak bisa terlayani. Terus kenapa harus memilih Bali? Apa mau melancong? Di sana kan [Bali] memang banyak tempat wisata,” sindir dia.

Dia mengingatkan bahwa yang digunakan kunker adalah uang rakyat. Nursito berpesan para legislator tidak mengkhianati kepercayaan rakyat Sukoharjo.

“Kalau kunker ya harus ada hasilnya yang bermanfaat untuk masyarakat. Selama ini menurut hemat kami manfaat kunker itu belum terlihat,” papar Nursito.