Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin (mpr.go.id)
Solopos.com, JAKARTA —Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin meminta Pemerintah Republik Indonesia ikut serta dalam mediasi konflik di Mesir. Langkah itu dinilai perlu diambil mengingat sejarah panjang Indonesia-Mesir. Mesir adalah negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia setelah diproklamasikan 17 Agustus 1945.
Promosi Jaga Keandalan Transaksi Nasabah, BRI Raih ISO 2230:2019 BCMS
“Sebagai sesama negara anggota Organisasi Konferensi Islam dan memiliki sejarah panjang dalam berhubungan dengan Mesir, Pemerintah Indonesia haruslah proaktif menawarkan diri menjadi pihak yang bisa memediasi terwujudnya rekonsiliasi di antara para pihak dalam pemerintahan Mesir,” kata Lukman Hakim di Jakarta, Minggu (28/7/2013).
Menurut Lukman Hakim yang juga wakil ketua umum dewan pimpinan pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini, pengambilalihan kekuasaan dengan menggunakan aksi militer di Mesir harus dihindari dan diakhiri, apalagi sampai jatuh korban jiwa. Lukman menilai, mempertahankan kekuasaan dengan menggunakan cara-cara kekerasan juga bukan penyelesaian yang beradab.
“Masyarakat Mesir harus didorong untuk mau dan mampu menyelesaikan masalahnya dengan musyawarah antarmereka di meja perundingan secara damai,” katanya. Mesir, tambah dia, tak boleh dibiarkan berada dalam proses memasuki perang saudara yang tak hanya akan amat menyusahkan masyarakatnya, tetapi juga merugikan warga dunia.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Twitter telah mengajak Persatuan Bangsa-Bangsa menengahi konflik di Mesir. Krisis Mesir yang dipicu kudeta militer telah berimbas pada kehidupan warganya, kebebasan pers diberangus, sedangkan aparat bersenjata menembaki demonstran.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
