KTT G-20 : Indonesia Mendorong Ada Aturan Tata Perilaku di Laut Tiongkok Selatan

Solopos.com, BRISBANE – Indonesia memandang penting stabilitas di kawasan Laut Tiongkok Selatan dan mengharapkan setiap negara yang berkepentingan untuk bisa sama-sama saling menjaga stabilitas kawasan tersebut.

“Yang diinginkan Indonesia dan we could not afford not to have that adalah situasi atau maintaining peace and stability [mempertahankan perdamaian dan stabilitas] di kawasan. Kita berharap masing-masing negara untuk behave sehingga kawasan itu tidak tegang, tidak panas dan sebagainya karena sekali lagi we could not afford to have region yang tidak aman untuk kepentingan ekonomi kita. Sekali lagi, connectivity yang akan kita bangun dengan kawasan,” kata Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi kepada wartawan di Brisbane, Australia, Sabtu (15/11/2014).

Promosi Kecerdasan Buatan Jadi Strategi BRI Humanisasi Layanan Perbankan Digital

Retno Marsudi mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara yang mendorong adanya aturan tata perilaku di Laut Tiongkok Selatan sehingga setiap negara memiliki pandangan yang sama untuk menjaga kepentingan masing-masing di kawasan itu tanpa menyakiti negara lainnya.

“Dalam maritim terkait isu Laut Tiongkok Selatan, secara jelas kita sampaikan prinsip-prinsip kita. Indonesia kan we were on the forefront dalam pembuatan declaration of conduct dan sebagainya dan ini akan kita pursue terus,” papar dia.

Indonesia, kata Menlu Retno, berkeinginan besar semua negara yang berada dan berkepentingan di Laut Tiongkok Selatan merasa nyaman dan juga aman.

“At least, hal-hal yang sifatnya memerlukan penanganan segera akan dapat dilakukan dan memberikan kontribusi yang sangat besar di dalam how to behave in the South China Sea,” katanya.

Presiden Joko Widodo sepanjang pekan ini menghadiri tiga pertemuan tingkat tinggi masing-masing KTT APEC, KTT ASEAN dan East Asia Summit serta KTT G-20.

Dalam ketiga pertemuan puncak itu, Presiden menyampaikan paparan mengenai pandangan Indonesia dan langkah pemerintah dalam berbagai bidang khususnya terkait hubungan bilateral dan multilateral selama lima tahun mendatang.