Kriteria menteri yang terancam reshuffle

Jakarta–Kabar perombakan kabinet (reshuffle) makin santer terdengar terkait setahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ada beberapa kriteria yang membuat beberapa menteri akan direshuffle.

“Ada beberapa kriteria dari menteri untuk melihat akan direshuffle,” ujar pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate (SSS) Sukardi Rinakit, di Jakarta, Jumat (22/10).

Promosi Kredit BRI Tembus Rp1.308,65 Triliun, Mayoritas untuk UMKM

Kriteria pertama, berdasarkan hasil evaluasi Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yaitu menteri yang mendapatkan rapor merah. Mereka adalah Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, Menteri Komunikasi dan Informasi Tifatul Sembiring dan Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar.

Kriteria berikutnya, adalah menteri yang pernah terlibat skandal dan muncul ke permukaan. Mereka yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh dan Menteri Perhubungan Fredy Numberi.

“Ini menghambat kerja kerja Presiden, rapor merah dan skandal yang muncul,” terang dia.

Kriteria berikutnya kata dia, adalah menteri yang tidak mau menjadi bemper Presiden dan menyerahkan semua urusan kepada Presiden. Selain itu menteri yang membuat masalah semakin amburadul.

“Seperti kasus Anggito Abimanyu yang sedianya akan menjadi wakil menteri lalu tidak jadi, lalu batalnya kunjungan Presiden ke Belanda karena informasinya tidak karuan, Mensegneg itu,” kata dia.

Beberapa menteri itu, kata dia patut dievaluasi hingga sampai pada reshuffle.

Namun demikian, menurut dia Presiden akan bermain aman. Karena pengganti menteri tetap berasal dari partai yang sama dengan menteri sebelumnya. Akibatnya, kinerja kabinet kedepan juga tidak akan berbeda jauh dengan sebelumnya.

Dia juga menilai posisi menteri koordinator akan aman-aman saja. Apalagi misalnya menko perekonomian Hatta Rajasa. Sosoknya kuat, dekat dengan Presiden. Politisi PAN ini juga dinilai belum ada yang bisa menggantikannya.

inilah/rif