KRISIS SURIAH: Rusia dan China Veto Resolusi Kecaman Atas Suriah

MENENTANG PRESIDEN -- Anak-anak ikut berunjuk rasa menentang Presiden Suriah, Bashar al-Assad di salah satu wilayah di Suriah, akhir pekan lalu. Resolusi PBB yang menuntut pengunduran diri Presiden Suriah terkait aksi kekerasan terhadap aktivis prodemokrasi akhirnya gagal akibat veto China dan Rusia. (JIBI/SOLOPOS/Reuters)

Promosi BRI Catat Setoran Tunai ATM Meningkat 24,5% Selama Libur Lebaran 2024

Sebaliknya di Suriah, veto Rusia dan China disambut positif media pemerintah. Dalam artikelnya, Minggu (5/2/2012), harian Tishreen menulis, pemerintah akan melanjutkan upaya mereka untuk mengembalikan stabilitas di negeri itu. Tishreen juga menggambarkan veto itu sebagai dukungan bagi Damaskus untuk melanjutkan reformasi politik, termasuk merancang konstitusi baru dan pemilihan parlemen baru. Sementara Liga Arab, Eropa dan AS khawatir kegagalan resolusi yang dimaksudkan untuk menghentikan tindakan keras Damaskus terhadap demonstran itu membuat rezim Assad semakin semena-mena.

Bahkan sebelum DK PBB melakukan pungutan suara, dari Suriah dilaporkan pasukan pemerintah kembali menyerang Kota Homs pada Sabtu pagi menjelang fajar, dan menewaskan lebih dari 200 orang. Para aktivis mengatakan, pasukan pemerintah membombardir lingkungan itu dengan mortir dan artileri, namun pemerintah menyangkal laporan tersebut.

Serangan di Homs ini dianggap sebagai episode paling berdarah selama 11 bulan aksi protes menentang rezim Assad. Total, jumlah korban tewas di Suriah akibat aksi kekerasan militer menurut data PBB lebih dari 5.000 jiwa.
Terhadap keputusan vetonya, Rusia menilai rancangan resolusi itu merupakan upaya yang tidak benar dan bias, dengan adanya klausul “perubahan rezim” di Suriah. Suriah merupakan satu-satunya sekutu utama Moskow di kawasan Timur Tengah, sekaligus pembeli penting dari ekspor senjata Rusia dan tuan rumah sebuah pangkalan Angkatan Laut Rusia.

Duta Besar Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin, membantah keputusan Moskow itu untuk “merusak” seperti dituduhkan para diplomat Barat. “Beberapa anggota berpengaruh dari masyarakat internasional, sayangnya, dari awal telah merusak kesempatan bagi penyelesaian politik di Suriah,” kata Churkin.

Keputusan Rusia dan China ini mengundang kecaman keras, termasuk Duta Besar AS untuk PBB, Susan Rice, yang seolah melupakan kesopanan diplomatik dan menyatakan “jijik” dengan langkah kedua negara itu. “Setiap pertumpahan darah lebih lanjut akan menjadi tanggung jawab mereka,” tandas Rice.

Bahkan Presiden AS, Barack Obama, mengecam serangan di Homs, menuntut Assad segera meninggalkan kekuasaannya, dan menyerukan tindakan tegas PBB terhadap “kebrutalan tak kenal lelah” rezim Assad. “Setiap pemerintah yang bertindak brutal dan membantai rakyatnya sendiri, tidak layak untuk memerintah,” kata Obama.

Terpisah, serangan terhadap Kedutaan Besar Suriah terjadi sedikitnya di tujuh negara, dengan massa yang menghancurkan kantor-kantor diplomat di London, Canberra dan bahkan membakar kedutaan di Kairo. Menurut kepolisian Australia, massa menyerang kantor kedutaan di kawasan diplomatik di pusat Canberra pada Sabtu malam, menyebabkan kerusakan parah pada lantai dasar gedung berlantai dua itu.

JIBI/SOLOPOS/Niken Ari Purwanti/Rtr