KRISIS AS : Menhan Khawatir Government Shutdown Lemahkan Misi Militer AS

Solopos.com, WASHINGTON — Pemerintah Amerika Serikat (AS), mulai Selasa (1/10/2013) waktu setempat, memutuskan penghentian sebagian besar aktivitas atau populer dengan sebutan government shutdown. Krisis itu dipicu kebuntuan pembicaraan antara kubu Presiden Barack Obama dan kubu Partai Republik di Kongres AS yang berakibat tidak disepakatinya anggaran baru negara itu.

Kendati Presiden Obama memastikan para tentara AS tetap akan mendapatkan gaji dan melanjutkan tugas, Menteri Pertahanan (Menhan) AS Chuck Hagel memberi peringatan bahwa ditutupnya pemerintahan itu bisa berimbas buruk terhadap keamanan dan pertahanan AS. Pasalnya, menurut dia, banyak misi-misi militer AS yang selama ini sudah berjalan di seluruh dunia bisa berujung tidak jelas.

Promosi Cuan saat Ramadan, BRI Bagikan Dividen Tunai Rp35,43 Triliun

Hal itu dikemukakan Hagel di Seoul, saat berkunjung melakukan kunjungan dua negara yaitu Korea Selatan dan Jepang, Selasa. Ia pun menyalahkan para anggota Kongres AS yang tidak bisa menyetujui anggara tepat pada waktunya. “Awan gelap ketidakpastian ini berimbas kepada misi [militer] kami di seluruh dunia. Hal ini jadi pertanyaan atas komitmen kami terhadap para sekutu,” katanya.

Meskipun demikian, ia tetap yakin kegiatan militer AS tidak akan kena imbas yang terlalu dalam. “Tapi ada imbas yang signifikan terhadap kredibilitas kami di mata sekutu,” tambahnya.

Obama mengakui penutupan pemerintahan ini akan merusak kredibilitas Paman Sam di mata internasional, utamanya terkait misi-misi militer AS yang berlangsung di seluruh dunia. Media massa dan pengamat mencatat krisis itu adalah kali pertama terjadi sejak 17 tahun yang lalu.

Krisis yang berujung government shutdown itu terjadi setelah kubu Partai Demokrat pendukung Obama dan kubu Partai Republik di Kongres AS tidak juga menemukan kesepakatan setelah sepekan memperdebatkan masalah anggaran Obamacare. Program ini adalah sistem kesehatan yang diajukan Obama.

Kubu Republik di cabang legislatif AS itu tidak menyetujui anggaran baru, yang isinya antara lain menaikkan batas utang pemerintah demi menjalankan sistem baru jaminan kesehatan AS yang populer dengan sebutan Obamacare. Kubu Republik mengajukan opsi penundaan setahun pelaksanaan UU Perawatan Kesehatan itu, namun kubu Demokrat pendukung Obama bertahan. (JIBI/Solopos/Reuters/Antara/Detik)