KPK VS POLRI : Proses Hukum Kasus BW akan Dipercepat

KPK vs Polri terkait kasus Bambang Widjojanto kembali diproses. Proses hukum kasus itu akan dipercepat.

Solopos.com, JAKARTA – Proses hukum Bambang Widjojanto (BW), pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi nonaktif, diusulkan dipercepat.

Promosi Jaga Keandalan Transaksi Nasabah, BRI Raih ISO 2230:2019 BCMS

“Saya kira itu masukan bagus. Karena itu keinginan yang bersangkutan, akan saya sampaikan penanganan super cepat ke Kabareskrim,” kata Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Charliyan di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, Senin (20/4/2015).

Menurut Anton, usulan Bambang Widjojanto untuk mempercepat proses hukumnya di Bareskrim mencerminkan kesadaran hukum yang tinggi.

“Saya ucapkan terima kasih,” kata Anton.

Dia mengungkapkan dalam penanganan perkara hukum memang sejatinya harus ditangani cepat, sehingga memunculkan kepastian, dan lebih murah. Kendati begitu pihaknya belum memastikan hal tersebut, karena kewenangan terkait proses hukum Bambang Widjojanto ada di Bareskrim.

“Saya inginnya super cepat, nanti saya usulkan ke Bareskrim,” kata dia.

Sebelumnya, Bambang Widjojanto berharap kasusnya dapat diselesaikan secara adil menyusul terpilihnya Jenderal Badrodin Haiti sebagai Kapolri. Menurut dia bila kasusnya sudah rampung, dirinya siap mengikuti proses selanjutnya.

Kepolisian beberapa kali menyatakan berkas perkara pimpinan KPK nonaktif itu hampir rampung dan siap diserahkan kejaksaan.

Bambang Widjojanto ditetapkan tersangka oleh Bareskrim karena diduga terlibat dalam mengerahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu di bawah sumpah. Kesaksian itu terjadi di sidang Mahkamah Konstitusi pada 2010, saat sengketa Pilkada Bupati Kotawaringin Barat.