KPK vs Polri bukan hanya menyangkut kedua institusi itu. Partai pengusung Presiden Jokowi juga diisukan pecah. Puan Maharani membantahnya.
Solopos.com, JAKARTA — Politikus PDIP sekaligus Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, membantah partai pengusung Presiden Jokowi itu pecah.
Promosi BI Rate Naik, BRI Tetap Optimistis Penyaluran Kredit Tumbuh Double Digit
Bantahan itu dikatakan Puan Maharani dengan merujuk pertemuan elite KIH-Jokowi, yang juga melibatkan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan sejumlah politikus di Istana Merdeka pada Selasa (3/2/2015) sore.
“Enggak ada pecah kok, kita solid, buktinya Ibu Mega masih bertemu presiden. Presiden aja masih bicara dengan Bu Mega, jadi tidak ada yang pecah,” kata Puan Maharani seusai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Rabu (4/2/2015).
Menurut Puan, Megawati Soekarnoputri sebagai Presiden RI Ke-5 juga memiliki hak yang sama untuk memberi pertimbangan kepada Presiden Jokowi. Seperti diketahui, sejumlah tokoh, termasuk Presiden ke-3, BJ Habibie, juga memberikan masukan soal kisruh KPK dan Polri.
“Bu Mega sebagai Presiden Ke-5 juga urun rembut memberi masukan. Tidak ada pecah,” jelasnya.
Presiden Jokowi mengakui pertemuan para elite KIH di Istana Merdeka membahas tentang kemelut lembaga penegak hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) vs Polri.
Keputusan tentang kursi Kapolri akan diputuskan oleh Presiden Jokowi pada pekan depan. “Saya selesaikan semuanya Minggu depan. Ada yang harus diselesaikan dulu,” kata Jokowi.
Meski demikian, pertemuan elite KIH kemarin juga memberikan pesan yang berbeda untuk Jokowi. Presiden Jokowi diminta untuk menunggu proses praperadilan yang diajukan Budi Gunawan di PN Jakarta Selatan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
