KPK vs Polri belum terselesaikan sebelum Presiden mengambil sikap yang jelas soal pencalonan Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Solopos.com, JAKARTA — Sejumlah aktivis menemui anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Hasyim Muzadi, untuk meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan pencalonan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai Kapolri.
Promosi BRI Perkuat Kolaborasi Strategis dengan Microsoft Dorong Inklusi Keuangan
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, mengatakan pelantikan Budi Gunawan sangat bertentangan dengan komitmen Presiden Jokowi untuk memberantas korupsi.
“Kami sangat prihatin kasus ini berlarut-larut, kami berharap ini bisa segera diselesaikan,” katanya di Kantor Watimpres, Jakarta, Jumat (31/1/2015).
Pendiri Setara Institute, Benny Susetyo, mengatakan masih ada komunikasi yang kurang harmonis dalam menyelesaikan kisruh KPK dan Polri. Untuk itu, pemerintah harus melakukan pendekatan kultural agar kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.
Menurutnya, Hasyim Muzadi harus melakukan komunikasi dengan KPK dan Polri untuk memfasilitasi komunikasi di antara kedua lembaga penegak hukum tersebut.
Sementara itu, anggota Koalisi Masyarakat Sipil Antikriminalisasi KPK, Dani Setiawan, mengatakan masih banyak pekerjaan rumah pemerintah yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah revisi APBN-P yang diperlukan sebagai dasar penggunaan anggaran untuk program unggulan pemerintah.
“Bagaimana Presiden dapat mewujudkan nawa cita-nya, jika saat ini sudah tidak lagi konstruktif karena kegaduhan politik yang sangat panjang,” ujarnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
