KPK vs Polri juga menyeret Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi, yang dipolisikan. Pimpinan KPK menyebut semua bisa terkena dampak kisruh ini.
Solopos.com, JAKARTA — Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto, menilai apa yang telah terjadi terhadap KPK saat ini, sudah begitu massif.
Promosi Siasat BRI Hadapi Ketidakpastian Ekonomi dan Geopolitik Global
Terlebih setelah adanya pelaporan dari Ketua LSM Government Against and Discrimination (GACD), Andar Situmorang, yang melaporkan Juru Bicara KPK, Johan Budi, dan mantan Wakil Ketua KPK, Chandra Hamzah, ke Bareskrim Polri karena diduga melakukan pelanggaran etik.
“Semuanya sudah kena dan begitu masif,” tutur Bambang Widjojanto di Jakarta, Rabu (11/2/2015).
Johan Budi dan Chandra Hamzah diduga telah melakukan pelanggaran etik dan tindak pidana karena melakukan pertemuan dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin, yang perkaranya tengah ditangani KPK.
Sebelumnya, Johan Budi mengaku tidak ambil pusing atas laporan yang telah dibuat LSM GACD ke Bareskrim Mabes Polri tersebut. Juru Bicara KPK tersebut juga mengatakan bahwa semua warga negara memiliki hak untuk melaporkan.
“Itu haknya dia [pelapor], adalah hak warga negara melaporkan siapa saja. Tapi publik juga akan melihat sendiri ada apa dibalik pelaporan peristiwa yang berlangsung 7 tahun lalu itu,” tutur Johan Budi.
Johan Budi menuturkan perkara tersebut sudah pernah dibahas dalam komite etik KPK beberapa waktu lalu dan telah dinyatakan clear. Johan Budi juga meyakini bahwa Bareskrim Mabes Polri memiliki pikiran yang jernih untuk meneliti setiap pelaporan masyarakat dengan cermat.
“Sudah clear melalui pembentukan komite etik di KPK dan saya dinyatakan clear. Sampai saat ini saya yakin Bareskrim jernih dan akan meneliti dengan cermat laporan setiap masyarakat,” tutup Johan Budi.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
