KPK VS POLRI : JK: Pemerintah Tak Ingin Kapolri Berstatus Tersangka

KPK vs Polri memang belum disikapi secara jelas oleh Presiden Jokowi. Namun Wapres menyatakan arah kebijakan pemerintah dalam kasus ini.

Solopos.com, JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kembali memberikan pernyataan terkait nasib Komjen Pol. Budi Gunawan, sebagai calon Kapolri. Meski tak menyebutkannya secara tegas, Wapres menyatakan sikap pemerintah yang tidak ingin Kapolri mendatang menjadi tersangka.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

“Ya kan pemerintah tak ingin Kapolri itu menjadi Kapolri tetapi statusnya masih tersangka. Itu pasti, pemerintah kan taat,” kata JK di kantornya, Jumat (30/1/2015).

Pernyataan ini sejalan dengan sikap Presiden Jokowi yang menyatakan masih menunggu sidang praperadilan yang diajukan kubu Budi Gunawan terkait penetapannya sebagai tersangka. Dengan demikian, hasil praperadilan sangat penting dalam menentukan nasib Budi Gunawan.

Hingga saat ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Pol. Sutarman lantaran ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Padahal, pencalonan Budi Gunawan sudah mendapat restu dari DPR sejak 14 Januari 2015.

Sementara itu, JK menilai mangkirnya calon tunggal Kapolri sekaligus tersangka kasus dugaan gratifikasi Komjen Pol. Budi Gunawan dari panggilan KPK sebagai hal yang wajar. “Itu wajar saja, kan masih dalam proses pra-peradilan kan, belum ada kepastian,” ujar JK di kantornya, Jumat (30/1/2015).

Hari ini, KPK memanggil Budi Gunawan untuk pemeriksaan terkait kasus dugaan gratifikasi dan kepemilikan rekening mencurigakan. Namun Budi tak memenuhi panggilan KPK dengan berbagai alasan.

Pengacara Budi Gunawan, Razman Arif Nasution, mengatakan pihaknya absen dari pemanggilan KPK karena ada beberapa kejanggalan pada surat pemanggilan, seperti tanggal dan tata cara penerimaannya. Hingga kemarin, Presiden Jokowi belum mengeluarkan keputusan terkait Budi Gunawan.

Namun, presiden sudah mendiskusikan persoalan tersebut dengan Tim Independen serta Dewan Pertimbangan Presiden dalam beberapa hari terakhir. “Masukan dari tim 9 ada, dari wantimpres ada, sudah saya tampung tapi jangan dikejar-kejar,” pinta Presiden Jokowi kemarin.