KPK vs Polri masih jadi polemik. Setelah Menkopolhukam menyebut pendukung KPK sebagai rakyat tak jelas, Presiden Jokowi juga cuek dengan aksi Save KPK.
Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi), Minggu (25/1/2015) pagi, kembali gowes dengan mengayuh sepedanya di car free day (CFD). Namun kali ini, perjalanan Jokowi diwarnai sikap yang tak biasa.
Promosi Tanggap Bencana Banjir, BRI Peduli Beri Bantuan bagi Warga Terdampak di Demak
Jokowi sempat melewati aksi #SaveKPK yang diikuti ratusan orang. Tapi sayang Jokowi enggan berhenti dan memilih melanjutkan gowesnya. Aksi #SaveKPK berlangsung di dekat Halte Tosari, Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (25/1/2015) sejak pagi. Sementara itu, Jokowi berangkat dari Istana pada pukul 07.15 WIB menuju Bundaran HI.
Menurut penuturan para peserta aksi, Jokowi sempat melewati ratusan orang yang berorasi serta membagikan selebaran untuk menggalang dukungan bagi KPK ini. Sayangnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu hanya menoleh. “Pak Jokowi tidak mampir. Hanya menoleh tapi tidak berhenti,” kata salah satu peserta aksi bernama Andre, seperti dilaporkan Detik.
Jokowi melewati Halte Tosari sekitar pukul 07.30 WIB. Para pendukung KPK pun sempat menyerukan nama dan memanggil suami Iriana yang dikawal Paspampres ini. “Kami panggil-panggil, tetapi Pak Jokowi tidak berhenti,” ucap peserta aksi #SaveKPK lainnya, Abdurrahman.
Jokowi lalu kembali ke istana. Rencananya, hari ini mantan Wali Kota Solo itu akan mengunjungi sejumlah lokasi di Jakarta bersama rombongan media internasional.
Ini menjadi kelanjutan sikap mengambang Jokowi yang sejauh ini hanya meminta KPK dan Polri tidak bergesekan. Direktur Riset Setara Institute, Ismail Hasani, mengatakan Jokowi sama sekali tidak menunjukkan kepemimpinan sebagai seorang presiden dalam menyikapi ketegangan pasca penangkapan Bambang Widjojanto. Padahal, Jokowi sebagai presiden mempunyai kuasa penuh atas dua institusi itu.
“Dalam pernyataannya yang mengimbau agar masyarakat tidak terbawa oleh gesekan kedua institusi itu, Jokowi tampak sengaja melakukan pembiaran kedua institusi penegak hukum itu berseteru,” katanya dalam siaran pers, Jumat (23/1/2015), yang diberitakan Solopos.com sebelumnya.
Penyebab pembiaran itu, menurutnya, disebabkan oleh dua kemungkinan, antara lain tekanan partai politik pengusung Jokowi, yaitu PDIP dan Partai Nasdem. “Selain itu, bisa jadi karena Jokowi sengaja berpolitik dengan memainkan politik dua kaki.”
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
