KPK VS POLRI : Fraksi Demokrat: Jokowi Harus Cepat Bersikap!

KPK vs Polri terus bergulir. Fraksi Demokrat meminta Presiden Jokowi segera bersikap.

Solopos.com, PANGKALPINANG – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta mengedepankan konstitusi dan tetap mendengarkan aspirasi masyarakat terkait kekisruhan yang terjadi antara Polri dan KPK.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

“Seorang pemimpin bangsa dituntut mengambil sikap bijak dan tepat di saat kritis dengan mengedepankan konstitusi dan UU dan tetap mendengar suara rakyat,” kata Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Didik Mukrianto melalui pesan Blackberry di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Rabu (18/2/2015).

Dia mengatakan persoalan yang dihadapi Presiden saat ini dalam konteks Polri dan KPK sudah melibatkan kebijakan yang berbasis hukum, politik, dan nuansa kebatinan publik dengan segala dinamikanya.

Didik menilai apabila Presiden mau mengambil sikap tegas, semua jalan sudah tersedia, baik secara hukum maupun politis. Menurut dia, posisi hukum terdapat Undang-Undang Kepolisian dan UU KPK yang bisa menjadi landasan bagi Presiden untuk mengambil keputusan.

“Secara politis, Presiden mempunyai kewenangan yang cukup untuk mengambil sikap cepat atas nama penegakan hukum dan kepentingan. DPR juga sudah memberikan sikap kelembagaan melalui persetujuannya,” ujar Didik.

Dia menilai saat ini Presiden dituntut segera menentukan sikap kenegarawanannya karena selama ini Presiden dikenal taktis dalam mengambil setiap sikap dan kebijakan.

Namun Didik mengatakan terkait kekisruhan Polri dan KPK, Presiden cenderung lambat dan melakukan pembiaran.

“Apabila terus berlarut maka akan timbul persoalan baru dalam kenegaraan yang lebih rumit dan menimbulkan ketidakpastian khusus dalam proses penegakan hukum dan perwujudan pemerintahan yang bebas korupsi,” kata dia.

Menurut dia pengambilan keputusan yang berlarut-larut apalagi melakukan pembiaran, bisa menimbulkan kekacauan hukum, politik, dan sosial karena tidak ada kepastian.

Dia menjelaskan hal itu akan berimbas juga pada konteks stabilitas ekonomi sehingga apabila itu terjadi maka rakyat yang akan menanggung deritanya.

“Rakyat sudah cukup susah sebagai imbas dari kenaikan BBM, Elpiji, kenaikan TDL termasuk yang paling mengecewakan rakyat adalah penghapusan program prorakyat di era Pemerintahan SBY,” ujar di.