KPK VS PDIP : KPK Terkepung, Jokowi Diminta Turun Tangan

KPK vs PDIP melengkapi polemik antara lembaga antirasuah itu dengan Polri. Presiden Jokowi yang juga berhadapan dengan KPK, diharapkan bersikap.

Solopos.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera mengambil sikap atas polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan institusi lain setelah lembaga antirasuah itu menetapkan calon tunggal kapolri Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai tersangka.

Promosi Oleh-oleh Keripik Tempe Rohani Malang Sukses Berkembang Berkat Pinjaman BRI

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus pakar hukum dan tata negara, Jimly Asshidiqie, meminta Presiden Jokowi segera turun tangan. Pasalnya, saat ini, penetapan tersangka Budi Gunawan sudah menjadi isu politik yang mengakibatkan institusi penegak hukum saling serang.

Saat ini, penetapan tersangka untuk Budi Gunawan sudah dianggap sebagai serangan bagi Polri. Selanjutnya memunculkan serangan balik untuk KPK. Tidak hanya praperadilan dari Polri, bahkan tudingan Ketua KPK Abraham Samad bermain politik dari PDIP sudah dicuatkan. “Ini tidak bagus, jadi Jokowi harus segera turun tangan,” katanya saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler, Kamis (22/1/2015).

Menurutnya, Jokowi jangan sampai menunggu polemik calon kapolri yang sarat dengan politik itu bisa berdampak pada memburuknya situasi politik di Tanah Air. “Jika terlambat, bisa seperti kisah cicak vs buaya. Jokowi harus segera menginisiasi pertemuan dengan sejumlah pihak. Langkah selanjutnya, terserah Jokowi.”

Meski demikian, Jimly meminta kepada KPK, Polri, Kejakgung, dan PDIP untuk menahan diri dan tidak menjadikan polemik ini seperti perang. “Ini politik. Menurut saya, diikuti saja proses hukumnya. Biar Budi Gunawan berurusan dengan KPK, Polri dengan KPK, serta masalah Abraham Samad dengan PDIP.”

Peneliti politik Lembaga Ilmu Penelitian Indonesia (LIPI), Siti Zuhro, menyarankan hal yang sama kepada Jokowi. “Sebagai representasi pilihan rakyat, Jokowi harus segera mengambil sikap atas polemik ini. Rakyat hanya ingin, KPK bersih dan pejabat Polri yang bersih juga, karena memang mereka dituntut sebagai penegak hukum.”

Namun sesuai dengan analisa Zuhro, permintaan kepada Jokowi untuk menengahi polemik ini memang cukup sulit. “Saat ini KPK dan Jokowi saling berhadap-hadapan. Tapi, sebagai kepala negara dan representasi rakyat, Jokowi harus turun tangan.”

Melemahkan Presiden
Meski demikian Mahfud MD, yang juga mantan Ketua MK, menilai campur tangan presiden dalam menyelesaikan polemik yang sarat dengan politik ini justru bisa melemahkan posisi presiden. “Masih banyak tugas presiden selain mengurusi Budi Gunawan yang berujung pengungkapan permainan politik Abraham Samad,” katanya.

Mahfud MD yang mengaku tahu betul bahwa Abraham Samad menginginkan jabatan wakil presiden mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2014 itu, mengungkapkan ketidakselarasan Samad dengan jabatannya. “Dia ketemu siapa dan mau apa? saya tahu persis. Hanya saja, memang kurang etis saja,” kata Mahfud yang pernah menjadi tim sukses calon presiden Prabowo Subianto itu.

Politikus Partai Golkar sekaligus Ketua Komisi III, Aziz Syamsuddin, berharap hukum yang menuntaskan polemik ini. “Hanya hukum yang bisa menyelesaikan. Jadi biar masing-masing menyelesaikan sesuai konstitusi. Adapun untuk perlunya campur tangan presiden, itu terserah.”