Jakarta— Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengenai dugaan penyelewengan dana di Kementerian Pendidikan Nasional sebesar Rp 1,2 triliun.
“Setelah kami menerima laporan dari BPK, akan langsung kami tindak lanjuti,” kata Pelaksana Harian Tugas Ketua KPK, Haryono Umar, Selasa (30/3).
Promosi Kecerdasan Buatan Jadi Strategi BRI Humanisasi Layanan Perbankan Digital
Menurut Haryono, tidak menutup kemungkinan jika nantinya dalam pengusutan kasus itu, KPK memanggil petinggi dari Kementerian Pendidikan Nasional. “Nanti akan kami panggil juga pejabat-pejabat terkaitnya,” ujarnya.
Sebelumnya, anggota BPK, Rizal Jalil mengatakan ada penyimpangan dalam proses pengucuran dana sebesar Rp 1,2 triliun di Kementerian Pendidikan Nasional. Dana Rp 1,2 triliun itu untuk 21 universitas negeri di seluruh Indonesia.
“BPK melihat proses ini ada kejanggalan,” kata anggota BPK Rizal Jalil sebelumnya. Padahal, kata Rizal, dalam surat Nomor 184 MPN/KU/2008 tertanggal 28 November 2008 disebutkan, Menteri Pendidikan Nasional tidak menyetujui dan tidak ada usulan untuk anggaran sebesar Rp 1,2 triliun itu.
“Itu diungkapkan secara jelas,” kata Rizal. BPK akan menindaklanjuti adanya kejanggalan dalam proses pengucuran dana untuk kampus-kampus nengeri di seluruh tanah air itu.
“Bayangkan, menterinya saja tidak setuju. Kok bisa tiba-tiba ada uang mengucur seperti itu,” tegas Rizal dalam keterangan pers.
Mengenai tudingan itu, Kementerian Pendidikan Nasional tidak membantahnya. “Kami tentu akan menyampaikan semua yang menjadi bagian dari tanggungjawab kami, bagaimana prosesnya dan prosedurnya,” kata Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Diknas), Fasli Jalal.
vivanews/rif
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
