Jakarta–Selain melakukan penundaan, DPR menurunkan anggaran pembangunan gedung baru. Meski demikian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap memberi masukan demi transparansi dan efisiensi proyek tersebut.
“Kita siap memberi masukan supaya lebih efisen dan efektif. Selain itu, untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan dalam tender misalnya,” kata Wakil Ketua KPK Haryono Umar, Kamis (30/9) malam.
Promosi BRI Borong 12 Penghargaan 13th Infobank-Isentia Digital Brand Recognition 2024
Hasil penilaian KPK, banyak proyek di lingkungan pemerintahan yang sebetulnya masih bisa ditekan nilai anggarannya. Apalagi banyak proyek yang jumlah dana yang digunakan mencapai angka triliunan rupiah. “Di Pertamina ada pengadaan sampai triliunan. Kita ikut mengawasi. Lalu di Angkasa Pura, dari miliaran anggaran yang diajukan ternyata masih bisa ditekan,” tambahnya.
Menurut Haryono, pengawasan sebuah proyek tak hanya saat proses penganggaran dan pelaksanaan tender. Namun hasil dari proyek harus disesuaikan dengan apa yang sudah tertera dalam perjanjian. Dalam waktu dekat, KPK akan bekerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memantau proses pembahasan anggaran di daerah. Setiap proyek yang melibatkan uang negara, akan dipantau oleh ketiga institusi tersebut.
“Ini termasuk sampai level kabupaten dan kota. Jaringan BPKP dan Mendagri kan sampai sana. Kita akan melihat bagaimana mereka membahas anggaran. Tujuannya untuk menghindari penyimpangan,” tegasnya.
Ketua DPR Marzuki Alie sebelumnya mengatakan anggaran Rp 1,8 triliun untuk gedung baru bisa ditekan hingga Rp 1,3 triliun. Bahkan, dia akan mengusahakan dana tersebut lebih turun lagi hingga Rp 1,2 triliun. Sejumlah pos masih bisa diminimalisir anggarannya. Misalnya pengadaan IT dan mebel.
dtc/try
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
