KP2KKN : Pejabat daerah incumbent maju Pilkada, rawan korupsi

Semarang (Espos)–Majunya sejumlah pejabat daerah dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2010 di 17 kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng), dinilai rawan terjadi penyelewengan anggaran publik untuk kampanye.

Menurut Koordinataor Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto potensi terjadinya korupsi Pilkada di 17 kabupaten/kota sangat tinggi.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

“Potensi penggunaan anggaran publik untuk kampanye, penyalahgunaan fasilitas jabatan, dan kekuasaan akan marak terutama oleh pejabat daerah incumbent yang maju pada Pilkada,” katanya kepada wartawan di Semarang, Kamis (18/2).

Lebih lanjut ia mengungkapkan beberapa pejabat daerah, bupati/ walikota dan wakil bupati/wakil walikota incumbent serta sekretaris daerah (Sekda), akan mencalonkan lagi pada Pilkada 2010.

Pejabat kepala daerah incumbent itu antara lain, Walikota dan Wakil Walikota Solo, Joko Widodo-Hadi Rudyatmo, wakil bupati dan plt Bupati Kabupaten Semarang, Siti Ambar Fathonah, Bupati Kendal, Siti Nurmarkesi, dan Wakil Walikota Semarang, Mahfudz Ali.

Sedang Sekda yang maju Pilkada antara lain, Plt Sekda Kota Semarang, Harini Krisniati, Sekda Kota Magelang, Senen Budi Prasetyo, Sekda Pemalang Sumadi Sugondo, dan Sekda Boyolali Daryono.

“Majunya pejabat daerah ini perlu mendapatkan pengawasan, karena rawan terjadi penyelewengan jabatan,” tandasnya.

Potensi penyelewengan atau korupsi pada Pilkada, sambung Eko tak hanya oleh pejabat daerah, tapi juga calon lainnya dengan modus manipulasi dana kampanye dan politik uang.

oto