Solopos.com, JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengaku sudah berkonsultasi dengan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan keinginannya melanjutkan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).
Padahal sampai saat ini, KPK masih terus mendalami perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan e-KTP pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun anggaran 2011-2012 yang pada saat itu dipimpin Mendagri Gamawan Fauzi.
Promosi Kisah Petani Pepaya Raup Omzet Rp36 Juta/bulan, Makin Produktif dengan Kece BRI
“Kami juga sudah konsultasi mengenai E KTP,” tutur Tjahjo di Gedung KPK Jakarta, Senin (10/11/2014).
?
Salah satu alasan kuat politisi PDIP tersebut berkonsultasi dengan KPK terkait dengan kelanjutan program e-KTP adalah agar tidak terbentur dengan aspek-aspek yang tengah disidik pihak KPK. “Karena jangan sampai kami ingin mempercepat melanjutkan sisi 4,8 juta tapi ada beberapa hal yang sedang disidik oleh KPK,” tukas Tjahjo.
Seperti diketahui, PT Quadra Solution adalah salah satu perusahaan penggarap proyek E-KTP. Perusahaan swasta tersebut bekerja di bawah konsorsium yang dikoordinir oleh Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).
?
Pada kasus dugaan korupsi proyek e-KTP di Kemendagri tahun anggaran 2011-2012, KPK telah menetapkan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, Sugiharto, sebagai tersangka.
Dalam proyek senilai Rp 6 triliun itu, Sugiharto menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Sugiharto diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 UU No. 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ke-1 jo Pasal 64 ke-1 KUHPidana.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
