Kontrak Freeport Indonesia diminta disikapi hati-hati oleh pemerintah.
Solopos.com, MALANG — Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai langkah yang sudah dilakukan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dalam menangani kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres terkait PT Freeport masih berjalan baik.
Promosi
Desa BRILiaN 2024 Resmi Diluncurkan, Yuk Cek Syarat dan Ketentuannya
“Baik, baik,” kata Wapres singkat kepada wartawan di sela-sela penutupan Konferensi Sufi dan Cendikiawan Muslim Dunia di Malang, Rabu (25/11/2015).
Sementara itu, Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengatakakan partai tersebut tidak dalam posisi mendukung atau menolak putusan MKD dalam kaitan pemeriksaan kasus Setyo Novanto. Dia hanya berharap, MKD bisa objektif menyikapi kasus Setyo Novanto. Jika ditemukan dugaan pelanggaran dalam bukti awal, maka silakan pemeriksaan diteruskan. Intinya, kata Yusril, MKD bisa bekerja secara tepat dan adil. PBB mendukung sepeuhnya MKD dalam melaksanakan tugasnya. Jika dari penelusuran ada pelanggaran etik, maka penanganan hanya di ranah etik sebagai anggota DPR. Namun jika ada masalah hukum, maka ranahnya di aparat penegak hukum. Namun, dia mengingatkan, kasus Setyo Novanto sangat kental nuansa politiknya. Karena itulah, MKD diharapkan tidak ditarik-tarik berbagai kepentingan dalam menyelesaikan kasus tersebut. Apalagi kasus Setyo Novanto yang menjadi Ketua DPR sangat rentan jika ditarik-tarik lebih jauh. Dengan begitu, jika ada cukup alasan kasus tersebut diteruskan, maka silakan diteruskan.
Terkait dengan masalah PT Freeport sendiri, dia yakinkan, PBB sebenarnya tidak anti modal asing. Yang menjadi perhatian PBB, kata Yusril, adalah politik pemerintah dalam menyikapi masuknya modal asing. Bagaimana pun, masalah investasi di Papua sangat rawan persoalan politik. Yang jelas, pemerintah mestinya memperhatikan beberapa hal terkait dengan perpanjangan kontrak kerja PT Freeport Indonesia. Pertama, bagi hasil yang diterima pemerintah mestinya lebih besar, dan kedua, ada jaminan keutuhan danNegara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap terjaga. Dengan demikian, Amerika Serikat (AS) harus mendukung Papua bagian dari NKRI. Selain itu, Freeport Indonesia harus memberikan kemakmuran kepada masyarakat Papua sendiri, baik berupa pajak maupun corporate social responsibility yang semuanya dapat mengangkat martabat masyarakat Papua. “Jadi pemerintah harus hati-hati menyikapi masalah PT Freeport,” ujarnya di sela-sela pembukaan Mukernas I PBB.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
