KONTRAK FREEPORT : Mundur, Maroef Sjamsoeddin: Freeport Cuma Minta Satu Hal

Kontrak Freeport Indonesia yang belum ada kepastian kembali diungkapkan Maroef Sjamsoeddin setelah mundur dari Freeport.

Solopos.com, JAKARTA — Maroef Sjamsoeddin telah mundur dari jabatannya sebagai Presiden Direktur (Presdir) Freeport Indonesia. Pengunduran ini terjadi di saat negosiasi kontrak Freeport dan divestasi saham Freeport yang belum rampung. Polemik pun bermunculan, ada apa dengan Maroef?

Promosi Efek Ramadan dan Lebaran, Transaksi Brizzi Meningkat 15%

Di DPR, dugaan-dugaan muncul, salah satunya Fahri Hamzah yang menyebut hal ini janggal, apalagi dikaitkan kedatangan Dubes AS untuk Indonesia, Robert Blake, di tambang Freeport di Papua. Maroef pun memberikan klarifikasi keputusannya tak ada kaitan dengan semua itu.

Dalam sebuah wawancara yang ditayangkan Metro TV, Maroef membantah ada tekanan yang membuatnya mundur sebagai Presdir Freeport Indonesia. Dia hanya menyebut ada nilai yang harus dia pegang. Baca juga: Maroef Sjamsoeddin Mundur dari Freeport, Fahri Hamzah Sebut Janggal.

“Waktu membicarakan kontrak, kebetulan sudah habis masuk Januari 2016. Saya menilai, akhirnya saya putuskan, saya tidak memperpanjang kontrak baru. Ada nilai yang harus saya pegang, dan tidak ada yang menekan,” katanya dalam wawancara yang ditayangkan, Selasa (19/1/2016).

Meski sudah mundur, Maroef menjelaskan apa yang diinginkan Freeport dari pemerintah Indonesia. Menurutnya, saat ini Freeport masih menyesuaikan diri dari situasi era kontrak karya (yang dinilai merugikan Indonesia) ke era perizinan. Namun, dia meminta pengertian Indonesia terkait kondisi Freeport. Baca juga: Komisi VII: Maroef Sjamsuddin Mundur Karena Freeport Gaduh “Papa Minta Saham”

“Mereka [Freeport] sudah lama di sana. Situasi ekonomi global juga berpengaruh [terhadap kondisi keuangan Freeport]. Baik Freeport maupun Indonesia juga harus menyesuaikan diri, perlu pemahaman bersama, karena investasinya luar biasa, underground project itu investasi besar,” katanya.

Dia menggambarkan sebelum izin keluar, Freeport McMoran telah menyiapkan dana Rp30 triliun. “Freeport juga sudah spend cost US$900.000 dari sisi teknis. Jadi itu operasi tambang dengan biaya luar biasa,” kata Maroef. Padahal, perpanjangan kontrak Freeport belum ada kepastian.

Maroef menyatakan Freeport masih berkomitmen dengan kewajiban divestasi saham, pengurangan luas wilayah, pembangunan smelter, dan beberapa syarat lain. Terakhir, Freeport Indonesia telah menawarkan saham divestasi kepada pemerintah yang nilainya masih dalam kajian.

“Freeport berkomitmen dengan itu, tapi Freeport juga berharap satu hal dari pemerintah, yaitu perpanjangan. Karena ini sangat berat, investasi dengan nilai besar, dengan 30.000 karyawan, tapi tanpa kepastian,” tutupnya.