Kontrak Freeport di Indonesia masih dalam negosiasi. Di luar itu, “uang keamanan” untuk TNI-Polri kembali dipermasalahkan.
Solopos.com, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu menyatakan saat ini adalah momen yang tepat untuk mengevaluasi keberadaan PT Freeport di Indonesia. Kini, Masinton menyebutkan dugaan baru soal adanya uang kemananan yang diberikan pada TNI-Polri.
Promosi BRI Group Berangkatkan 12.173 Orang Mudik Asyik Bersama BUMN 2024
Tudingan ini muncul di tengah ramai beredarnya transkrip rekaman pembicaraan antara tiga orang yang disebut-sebut sebagai Ketua DPR Setya Novanto, petinggi PT Freeport Indonesia, dan seorang pengusaha. Laporan Menteri ESDM Sudirman Said ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait hal itu menunjukkan ada yang menjanjikan perpanjangan kontrak Freeport dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
“Ini merupakan momentum yang tepat untuk mengevaluasi keberadaan PT Freeport. [Selama] 48 tahun Freeport di Indonesia, asas kemanfaatan untuk bangsa ini sangat minim,” ujar Masinton di Gedung KPK, Rabu (18/11/2015).
Menurut Masinton, PT Freeport Indonesia banyak menimbulkan masalah. Selain masalah lingkungan, Freeport juga diduga memberikan “uang keamanan” kepada TNI dan Polri sebesar US$14 juta.
“Banyak pelanggaran. Kerusakan lingkungan misalnya dan kemarin kita mendengar data dari Kontras dan kawan-kawan itu, ada [yang] memberikan uang keamanan US$14 juta kepada TNI dan polri,” tambahnya.
Politikus PDIP ini berpendapat sebaiknya pemerintah tidak hanya fokus pada kasus dugaan pencatutan nama Jokowi-JK yang sudah dilaporkan kepada MKD. Menurutnya, mengevaluasi keberadaan PT Freeport Indonesia juga penting dilakukan.
Namun, saat ini Masinton belum melaporkan dugaan pemberian “uang keamanan” terhadap TNI dan Polri tersebut kepada KPK. “Tidak, yang hari ini khusus [laporan] Pelindo II,” ujarnya.
Adanya setoran uang keamanan Freeport ini sebenarnya bukan isu baru. Dalam laporan keuangan Freeport-McMoRan Copper & Gold 2010, terungkap ada anggaran uang keamanan untuk Indonesia yang mencapai US$14 juta. Angka itu lebih rendah dibandingkan “uang keamanan” di AS yang mencapai US$81 juta.
Dalam laporan keuangan tersebut, Freeport membuka dana-dana yang dibayarkannya ke pemerintah di negara-negara tempat mereka beroperasi, termasuk di Indonesia. Indonesia sendiri masuk dalam kandidat negara Extractive Industry Transparency Initiative (EITI) pada 2010.
Pada 2011, hal itu, seperti dilaporkan Detik, mendapat kritik keras. Kontras menyatakan sebanyak 635 orang aparat TNI-Polri ditugaskan untuk pengamanan obyek vital PT Freeport Indonesia. Berdasarkan surat Polda Papua No. B/918/IV/2011 tertanggal 19 April 2011 yang diperoleh Kontras, mereka terdiri atas 50 anggota Polda Papua, 69 anggota Polres Mimika, 35 anggota Brimob Den A Jayapura, 141 anggota Brimob Den B Timika, 180 anggota Brimob Mabes Polri, dan 160 anggota TNI.
Personil ini diganti setiap bulan sekali. Satgas pengamanan ini diberikan imbalan Rp1,25 juta per orang yang diberikan langsung oleh manajemen PT Freeport Indonesia kepada aparat.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
