SOLOPOS.COM - Ganjar Pranowo (JIBI/Solopos/Dok)

Kongres PDIP 2015 digelar di Bali. Kongres akan memilih Ketua Umum PDIP untuk periode lima tahun ke depan.

Kanalsemarang.com, SEMARANG — Politisi PDI Perjuangan yang juga Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, menyatakan wacana posisi wakil ketua umum (waketum) PDIP perlu diusulkan dalam kongres di Bali.

Promosi BRI Pastikan Video Uang Hilang Efek Pemilu untuk Bansos adalah Hoaks

“Diusulkan saja [posisi waketum PDIP] secara terbuka pada kongres PDIP di Bali, sehingga ada adu argumen,” katanya di Semarang, Selasa (7/4/2015).

Pernyataan Ganjar ini menanggapi berkembangnya wacana perlunya posisi wakil ketua umum pada Kongres PDIP IV di Bali pada 8-12 April 2015.

Meski tidak secara tegas menyatakan setuju atau tidak tentang posisi waketum PDIP, menurut Ganjar posisi tersebut sangat strategis untuk persiapan regenasi ketua umum.

Pasalnya, lanjut dia, ketua umum, Megawati Soekarnoputri yang selama ini menjadi ikon partai perlu menyiapkan kader pemimpin berikutnya. “Dalam proses regenarasi ketua umum PDIP berikutnya memang harus disiapkan mulai sekarang. Jika ada calon yang memang bagus, maka bisa ditempatkan sebagai wakil ketua umum,” tandas Ganjar.

Menanggapi kabar renggangnya hubungan Megawati dengan Presiden, Joko Widodo (Jokowi), mantan anggota FPDIP DPR ini membantah.

Ganjar yang mengaku mengetahui secara detail hubungan petinggi PDIP mengungkapkan bahwa hubungan Megawati dan Jokowi biasa saja. ”Hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi biasa saja. Saya sering satu mobil dengan Bu Mega mampir ke kediaman Pak Jokowi,” ungkapnya.

Terkait pelaksanaan Kongres PDIP di Bali, Ganjar menilai akan lebih digunakan untuk mengkritisi pemerintahan Presiden Jokowi, karena untuk pemilihan ketua umum sudah dipastikan akan memilih kembali Megawati Seorkarnoputri.

“Presiden Jokowi merupakan kader PDIP akan diuji, apakah program yang dijalankan sudah sesuai Nawa Cita dan spirit Bung Karno,” ucapnya.

Ganjar menambahkan kinerja pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla belum sesuai harapan partai dan masyarakat. Sejumlah janji politik pada kampanye presiden lalu masih banyak yang belum ditepati.

”Janji Jokowi yang belum sesuai harapan adalah Nawa Cita tidak sepenuhnya masuk dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN[ 2015-2019,” bebernya.

Secara terpisah, Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto mengungkapkan pada kongres partai akan mengusulkan agar kader partai politik yang menjadi pejabat publik tetap dapat menjadi pengurus partai.

”Kader partai yang menjadi pejabat publik seperti presiden, gubernur, bupati/walikota wajib dilindungi haknya untuk tetap dapat menjadi pengurus partai,” ungkap dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya