Konflik perbatasan, PDIP ajak Komisi I DPR buka mata pemerintah

PERBATASAN -- Menko Polhukam Djoko Suyanto (ketiga kiri) didampingi Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa memberikan keterangan pers soal perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia, awal pekan ini. Saat itu Menko Polhukam membantah isu bahwa dua wilayah RI, Camar Bulan dan Tanjung Datu di daerah itu diklaim Malaysia.(JIBI/SOLOPOS/Antara)

Solo (Solopos.com) – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, Tjahjo Kumolo mempertanyakan sikap para pejabat pemerintah RI yang justru berlomba-lomba menyangkal adanya pencaplokan wilayah perbatasan di Camar Bulan dan Tanjung Datu oleh negara tetangga Malaysia. Tjahjo lalu mengajak kalangan anggota DPR bergerak serempak membuktikannya untuk membuka mata pemerintah.

Promosi Keren! BRI Jadi Satu-Satunya Merek Indonesia di Daftar Brand Finance Global 500

Hal itu dikatakan Tjahjo, saat ditemui wartawan sesaat sebelum mengisi materi dalam seminar nasional tentang keterbukaan informasi publik (KIP) di Balaikota Solo, Selasa (11/10/2011). Menurut Tjahjo, ada beberapa hal yang dinilainya janggal terkait sikap pemerintah tersebut.

“Sejumlah menteri seperti Menko Polhukam, Mendagri, dan Menlu berlomba-lomba membantah terjadinya pencaplokan wilayah RI oleh Malaysia. Kami jadi bertanya-tanya, sebab mestinya Pemerintah Malaysia yang membantah karena mereka dituding mencaplok. Tapi ini malah pemerintah kita yang ramai-ramai membantah,” kata Tjahjo.

Sekjen PDI Perjuangan itu menyayangkan sikap para menteri tersebut karena data dari Komisi I DPR sebenarnya valid. Selain itu, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis juga mengakui adanya pergeresan patok batas sejauh beberapa ribu meter persegi. Herannya lagi, wilayah yang dicaplok itu memiliki potensi tambang terbaik di Indonesia.

Tjahjo menambahkan seharusnya pemerintah menglarifikasi terlebih dahulu data-data tersebut sebelum memberikan bantahan. “Saya kira di DPR, antara Komisi I dan komisi lainnya bersatu padu dan serempak membuktikan hal ini. Kalau perlu membentuk tim untuk menyelidiki hal ini. Setiap jengkal tanah harus dipertahankan karena ini menyangkut harga diri bangsa. DPR punya data, tidak mungkin hanya asbun,” jelas Tjahjo.

Sebagaimana diberitakan di berbagai media massa, kasus pencaplokan wilayah RI di Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat kali pertama diungkapkan oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin. Pencaplokan itu disinyalir terjadi sejak empat bulan lalu. Namun demikian, sejumlah menteri justru mengaku heran dengan adanya pemberitaan tersebut. Mereka menegaskan koordinat batas wilayah RI di kedua daerah itu tidak mengalami pergeseran.

shs