KONFLIK PARTAI GOLKAR : Pemerintah Takkan Campuri Persoalan Internal Golkar

Konflik Partai Golkar belum tuntas namun pemerintah menyatakan takkan ikut campur.

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah tidak akan ikut campur dalam permasalahan kepengurusan Golkar, meskipun partai berlambang beringin tersebut berniat untuk menjadi pendukung pemerintahan.

Promosi BRI Sambut Baik Keputusan OJK Hentikan Restrukturisasi Kredit Covid-19

“Yang jelas pemerintah tetap tidak mau ditarik-tarik ke dalam permasalahan di internal partai politik. Partai apa pun itu, termasuk partai saya [PDI Perjuangan], karena pemerintah tidak boleh ikut campur ke dalam wilayah itu,” kata Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/1/2016).

Pramono menuturkan pemerintah tetap mensyukuri niat Partai Golkar untuk menjadi pendukung pemerintahan, seperti yang telah dilakukan Partai Amanat Nasional. Dengan begitu, pemerintah dapat melaksanakan seluruh programnya dengan lebih baik.

Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebelumnya mengapresiasi niat Partai Golkar untuk beralih posisi dari partai oposisi menjadi partai koalisi pemerintah.

Seperti dikutip dalam pemberitaan Antara, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid, menyebutkan rekomendasi mendukung pemerintah tersebut telah melalui pertimbangan yang matang.

“Kami telah mencermati pemerintahan Jokowi dengan segala kekuatan dan kelemahannya,” kata Nurdin, yang kini menjabat pelaksana tugas Ketua Umum Golkar menggantikan Aburizal Bakrie yang tengah berada di luar negeri.

Sikap Golkar itu tidak langsung diputuskan dalam rapat konsultasi, melainkan akan diputuskan dalam rapat pimpinan nasional, yang rencananya akan digelar di Yogyakarta pada 23-25 Februari 2016. Sebab, konsolidasi hanya bersifat forum diskusi dan bukan ajang pengambilan keputusan.