SOLOPOS.COM - Wapres Jusuf Kalla (kedua kanan) didampingi Ibu Mufidah Jusuf Kalla (kanan) berjabat tangan saling memaafkan dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie (kiri) pada Open House Idulfitri 1436 H di Istana Wapres, Jl. Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat (17/7/2015). (JIBI/Solopos/Antara/Saptono)

Konflik internal Partai Golkar masih dihadapkan perbedaan tajam dua kubu. Kehadiran JK di Rapimnas Golkar membawa misi penyatuan partai itu.

Solopos.com, JAKARTA — Wakil Presiden yang juga politikus senior Partai Golkar, Jusuf Kalla, menghadiri penutupan Rapat Pimpinan Nasional Golkar yang digelar kubu Aburizal Bakrie di Jakarta Convention Center, Senayan, Senin (25/1/2016) malam.

Promosi BI Rate Naik, BRI Tetap Optimistis Penyaluran Kredit Tumbuh Double Digit

Ketika dimintai tanggapan terkait kehadirannya, JK mengaku mengapresiasi keputusan Rapimnas Golkar untuk memberi dukungan kepada pemerintah. Tak hanya itu, rapat yang diklaim mewakili Munas Riau itu juga disebut-sebut sudah memutuskan adanya musyawarah nasional (munas) ke depan.

“Tentu saya kan juga kader Golkar. Apalagi keputusan [rapimnas Golkar] antara lain memberi dukungan pemerintah dan mengadakan munas. Tentu saya ingin secara langsung bertemu kawan-kawan,” tuturnya, Senin (25/1/2016).

Sebagai Ketua Tim Transisi Golkar, JK menyebut dirinya dan politikus senior Golkar lainnya hanya memiliki satu kepentingan, yakni ingin adanya persatuan di tubuh partai. Hal itu bisa dicapai melalui penyelenggaraan munas atau musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Diapun tak ingin ambil pusing dengan tajamnya perbedaan pendapat di tubuh anggota partai terkait keinginan Munas atau Munaslub. “Persatuan hanya bisa lewat munas atau munaslub sama saja,” cetusnya.

Dia juga menegaskan, Tim Transisi Golkar tidak memiliki wewenang untuk menentukan pelaksanaan munas. Tim itu hanya bertugas memastikan proses pemilihan pengurus berjalan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta dilakukan secara terbuka dan demokratis.

Dalam kesempatan tersebut, JK juga mengingatkan pelaksanaan pemilihan pengurus baik melalui munas maupun munaslub hendaknya dilakukan sebelum tahap awal pemilihan kepala daerah (pilkada) dimulai yang berlangsung Juli 2016. Tujuannya, agar para kader partai dapat mengikuti proses Pilkada dengan baik dan lancar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya