Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah belum akan menuntaskan proses verifikasi dua pengurus Partai Golkar, baik versi Aburizal Bakrie (Ical) dan Agung Laksono, dalam waktu dekat. Hal itu menyusul belum lengkapnya dokumen serta masih adanya gugatan yang dilayangkan oleh salah satu kubu.
Menkum HAM, Yasonna H. Laoly, mengatakan proses verifikasi tidak akan mudah mengingat adanya gugatan yang diajukan oleh kubu Agung Laksono ke pengadilan. “Kami akan lihat dulu. Ada gugatan yang disampaikan tadi dari kubu Priyo,” katanya seusai menerima berkas pendaftaran susunan pengurus Golkar periode 2014-2019 versi Agung Laksono di kantor Kemenkumham, Senin (8/12/2014).
Promosi Desa BRILiaN 2024 Resmi Diluncurkan, Yuk Cek Syarat dan Ketentuannya
Selain itu, paparnya, kedua kubu juga belum melampirkan semua dokumen terkait penyelenggaraan munas. “Belum lengkap dua-duanya. Namun intinya, Kemenkumham akan segera mempelajari berkas-berkas yang sudah mereka sampaikan. Selanjutnya, tim dari Kemenkum HAM yang akan menilai mana yang sah,” katanya.
Dengan demikian, lanjutnya, Kemenkum HAM tidak bisa memberikan ketegasan terkait kapan struktur kepengurusan hasil Munas Partai Golkar yang sudah diselenggarakan oleh masing-masing kubu itu bisa disahkan. “Tidak ada tenggat waktu kapan kepengurusan [yang diakui pemerintah] harus diumumkan.”
Menurut Yasonna Laoly, dua kubu sudah menyerahkan susunan pengurus Partai Golkar periode 2014-2019 pada hari yang sama, Senin (8/12/2013). Kubu Ical menyerahkan pagi hari dan kubu Agung yang diwakili oleh Wakil Ketua Priyo Budi Santoso pada sore hari.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
