KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR : KMP: Keputusan Menkumham Tanpa Persetujuan Jokowi

Konflik internal Partai Golkar dan PPP berujung pengesahan salah satu kubu oleh Menkumham. KMP akan menggunakan hak angket.

Solopos.com, JAKARTA — Selain mengancam akan menggunakan hak angket terhadap Menkumham Yasonna Laoly, Koalisi Merah Putih (KMP) juga menuding ada kelompok yang memanfaatkan konflik partai-partai. Bahkan mereka yakin, keputusan Yasonna tersebut di luar perintah Presiden Jokowi.

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI: Ekspansi Bisnis UMKM Melambat tapi Prospektif

“Kami menduga ada pihak yang mengambil keuntungan di air keruh. Kelompok ini sekaligus menjauhkan Golkar dan PPP dengan KMP. Agenda kelompok ini jelas ancaman bagi demokrasi yang kita bangun,” kata politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo, dalam pernyataan sikap fraksi anggota KMP di Senayan, Jakarta, Jumat (13/3/2015).

Bambang Soesatyo menyinggung dukungan KMP kepada pemerintah meskipun sering dianggap berseberangan dengan parpol pendukung Jokowi-JK. “Secara politik, KPM sebagai penyeimbang, malah memberikan dukungan penuh terhadap keputusan presiden seperti APBN P 2015 dan calon Kapolri Budi Gunawan.”

Bambang yakin keputusan Menkumham Yasonna Laoly dikeluarkan tanpa persetujuan Presiden Jokowi. Karena itu, dia yakin keputusan itu sarat kepentingan politik.

“Kami yakin keputusan ini tidak melalui melaui persetujuan presiden. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, kami tahu Presiden Jokowi tidak mengetahui hal itu.”

Hal serupa juga diungkapkan politikus Partai Golkar lainnya, Ade Komaruddin. Menurutnya, sikap KMP tersebut akan didukung oleh Presiden Jokowi. “Hari ini kami menyampaikan pernyataan ini. Kami yakin langkah ini akan disetujui, bahkan oleh Presiden Jokowi sekalipun.”