KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR : Ini Dia Syarat Islah Sempalan Partai Golkar

Konflik internal Partai Golkar kini melibatkan Presiden Jokowi yang berkehendak Golkar islah.

Solopos.com, JAKARTA – Pucuk pimpinan dua kubu Partai Golkar bertandang ke Istana Kepresidenan Jakarta Rabu (7/1/2015). Diawali dengan Ketua Dewan Pertimbangan DPP Golkar Akbar Tandjung lalu ketua umum sempalan Partai Golkar hasil Munas Golkar di Ancol Agung Laksono. Kepada keduanya, Presiden Joko Widodo menegaskan perlunya penyelesaian konflik internal Partai Golkar.

Promosi BRI Peduli Ini Sekolahku, Wujud Nyata Komitmen BRI Bagi Kemajuan Pendidikan

Akbar seusai bertemu presiden yang mengaku telah menjelaskan bahwa pihaknya sedang menyiapkan negosiasi untuk menuntaskan konflik internal Partai Golkar. Rencananya, kata Akbar, akan dilakukan pertemuan antara pimpinan Partai Gokar versi munas Bali dengan sempalan partai itu yang dihasilkan munas Ancol, Kamis (8/1/2015). Pertemuan itu diharapkan mampu meredam konflik internal Partai Golkar.

Ketua umum sempalan Partai Golkar hasil munas Ancol Agung Laksono yang datang belakangan menghadap Jokowi menegaskan tetap membuka pintu islah atau perdamaian dengan pimpinan Partai Golkar yang dihasilkan munas Bali. Namun, tegas dia, gugatan hukum terkait konflik internal Partai Golkar terus berjalan.

Agung Laksono juga memberlakukan sederet syarat untuk penyelesaian konflik internal Partai Golkar tersebut. Syarat-syarat islah yang diajukan Agung itu adalah, pertama, Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih tetapi bukan berarti pindah. Kedua, meminta pemerintahan Jokowi-JK dibantu, namun bukan berarti minta jatah menteri. Ketiga, partai mendukung pilkada langsung dan pilpres langsung untuk menjaga demokrasi.

“Terakhir ingin agar pemilu ke depan di sana-sini tetap terbuka dengan suara proporsional, dan dalam budaya berpartai kalau ada perbedaan pendapat diselesaikan dengan edukatif, jangan sedikit-sedikit pecat karena itu cikal bakal perpecahan,” tegas dia.