KONFERENSI ASIA AFRIKA : Indonesia Optimistis Masuk Dewan Keamanan, Mau Reformasi PBB

Konferensi Asia Afrika menjadi salah satu pijakan bagi Indonesia untuk optimistis masuk DK PBB.

Solopos.com, JAKARTA — Pemerintah optimistis Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) sehingga mampu mempercepat reformasi di lembaga tersebut.

Promosi BRI Borong 12 Penghargaan 13th Infobank-Isentia Digital Brand Recognition 2024

Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri, Yuri Octavian Thamrin, mengatakan predikat sebagai negara terbesar di ASEAN dan aktif dalam pergaulan global, Indonesia memiliki modal untuk terpilih menjadi anggota tidak tetap dewan keamanan PBB.

“Indonesia juga menjadi bukti bahwa demokrasi modern dapat berjalan selaras di wilayah yang sebagian besar penduduknya beragama Islam. Tentu saja itu menjadi salah satu peluang kami untuk mengajukan diri,” katanya di JCC, Jakarta, Rabu (22/4).

Dorongan untuk reformasi PBB dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk lebih berperan dalam aksi tersebut. Pasalnya, reformasi tersebut tidak hanya membahas jumlah anggota Dewan Keamanan PBB, tetapi juga lingkup kerja dari komponen tersebut.

Penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika juga dimanfaatkan Indonesia untuk menggalang dukungan dari negara-negara peserta untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB.

Saat ini ada lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memiliki hak veto, yakni Tiongkok, Perancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat. Selain itu ada juga 10 negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang dipilih setiap dua tahun oleh Mejelis Umum PBB.

Dewan Keamanan PBB diberikan mandat untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional, dengan wewenang untuk menjatuhkan sanksi ekonomi, dan melaksanakan keputusannya secara militer.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya juga beberapa kali mengkritik belum optimalnya peran PBB dalam menjaga perdamaian, khususnya di Palestina. Bahkan secara tegas Presiden Jokowi menyebut PBB seperti tidak dianggap, karena masih ada negara yang melakukan agresi tanpa mandat dari lembaga tersebut.