KONFERENSI ASIA AFRIKA : Hanya Dihadiri 33 Kepala Negara, Anggaran KAA Menyusut

Konferensi Asia Afrika (KAA) 2015 yang segera dibuka di Bandung dipastikan dihadiri 33 kepala negara.

Solopos.com, JAKARTA — Minimnya kepala negara yang hadir dalam peringatan Konferensi Asia Afrika (KAA) ke-60 membuat anggaran menyusut di bawah Rp200 miliar. Sebagian kepala negara diwakili oleh Wakil Presiden, Perdana Menteri, atau menteri mereka.

Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menuturkan pagu awal anggaran KAA mencapai lebih dari Rp200 miliar. Namun, alokasi tersebut dibuat dengan asumsi kehadiran 109 kepala negara Asia Afrika ke Indonesia.

“Ini kan banyak kepala negara yang tidak bisa hadir. Jadi kita akan berkurang dari sisi protokoler, yang tadinya kepala negara menjadi perdana menteri, atau diganti dengan menteri senior,” kata Pratikno di Jakarta Convention Center, Minggu (19/4/2015).

Hingga hari ini, sudah ada 33 kepala negara atau kepala pemerintahan yang mengonfirmasi akan hadir, antara lain Brunei Darussalam, Jordania, Swaziland, Tiongkok, Korea Utara, Iran, Madagaskar, dan Malawi. Selain itu, juga ada kepala negara atau kepala pemerintahan dari Myanmar, Namibia, Sudan, Timor Leste, Vietnam, Zimbabwe, Bangladesh, Kamboja, Mesir, Gabon, Malaysia, Nepal, Pakistan, Palestina, Singapura, dan Thailand.

Adapun Presiden Afrika Selatan Jacob Zuma membatalkan kehadiran lantaran alasan dalam negeri dan akan diwakili Wakil Presiden Afsel Cyril Ramaphosa. Pratikno mencontohkan turunnya biaya protokol terjadi pada pos biaya akomodasi seperti hotel dan iringan mobil. “Dari sisi hotel, tadinya presidential suit menjadi suit begitu saja. Iringan mobil menjadi berkurang, kalau presiden kan satu rombongan 9 mobil,” tuturnya.

Selain itu, penyusutan anggaran juga terjadi pada pos keamanan delegasi KAA. Namun Pratikno tidak merinci berapa seberapa besar anggaran menyusut.

Penyelenggaraan KAA diproyeksi menelan dana Rp 181,3 miliar. Sebanyak Rp101,3 miliar ada pada pengelolaan Sekretariat Negara dan Rp70 miliar ada pada pengelolaan Kementerian Luar Negeri. Sementara, Pemkot Bandung mendapat jatah Rp10 miliar.

Untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran peringatan KAA ke-60, Pratikno menegaskan akan menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Kita dari awal fokus untuk melibatkan BPKP karena penting untuk akuntabilitas,” pungkasnya.