Komisi VII bentuk Panja konversi minyak tanah ke gas

Jakarta–Komisi VII DPR RI memutuskan membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk mendalami dan mencari solusi permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program nasional konversi minyak tanah ke gas (Liquefied Petroleum Gas/LPG).

“Sehubungan dengan masih banyaknya masalah dalam pelaksanaan konversi minyak tanah ke LPG tabung tiga kilogram, komisi memutuskan membentuk Panja,” kata Wakil Ketua Komisi VII, Effendy Simbolon, saat membacakan hasil rapat kerja dengan pemerintah di gedung MPR/DPR Jakarta, Kamis malam (22/7).

Promosi Kecerdasan Buatan Jadi Strategi BRI Humanisasi Layanan Perbankan Digital

Rapat yang dimulai pukul 15:00 WIB dan berakhir sekitar pukul 23:30 WIB tersebut, antara lain dihadiri Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Darwin Zahedy Saleh, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan, Kepala Bareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Ito Sumardi, dan Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN), Bambang Setiadi.

Komisi VII menganggap penting pembentukan Panja karena masalah yang terkait dengan penggunaan LPG dalam tabung tiga kilogram beserta aksesorinya sampai sekarang masih banyak.
Kasus ledakan terkait penggunaan LPG dalam tabung ukuran tiga kilogram juga cenderung bertambah dari tahun ke tahun, katanya.

Menurut data pemerintah, pada 2009 terjadi 40 kasus ledakan tabung gas yang menyebabkan lima orang meninggal dunia dan 40 orang terluka dan pada 2010 sudah tercatat ada 55 kasus ledakan yang menyebabkan enam orang meninggal dunua dan 81 orang terluka.

Selain memutuskan membentuk Panja, Komisi VII juga meminta pemerintah meningkatkan efektifitas koordinasi penanganan masalah yang terkait dengan pelaksanaan program konversi minyak tanah ke gas.

“Peningkatan koordinasi yang efektif melalui pembagian kerja dan tanggung jawab yang lebih jelas dalam pelaksanaan konversi,” katanya.

ant/rif