Solopos.com, JAKARTA — Komisi II DPR RI mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) melakukan ujian ulang menyeluruh seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2021.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang, menyampaikan itu karena menerima banyak aduan perihal pelaksanaan seleksi CPNS tahun 2021. Aduan yang diterima didominasi dugaan kecurangan selama seleksi CPNS tahun 2021. Rata-rata aduan disampaikan melalui media sosial.
Promosi Kredit BRI Tembus Rp1.308,65 Triliun, Mayoritas untuk UMKM
Baca Juga : Ditlantas Polda Metro Jaya Dapat 172 Aduan Lewat Hotline Polantas Nakal
Selain itu, Deputi Sistem Informasi Kepegawaian (Sinka) BKN, Suharman, juga pernah menyampaikan akan mendiskualifikasi peserta yang ketahuan berbuat curang. “Bukan diskualifikasi, ini kan ketahuan. Bagaimana dengan yang lolos tidak ketahuan. Supaya lebih fair. Ya tidak ada pilihan. Seleksinya yang perlu diulang. Kami khawatir ada peserta curang yang lolos seleksi CPNS 2021,” kata Junimart seperti dilansir Liputan6.com, Kamis (4/11/2021).
Dia menyebut tes ulang menyeluruh itu sebagai konsekuensi. “Jadi biar clear. Kami mendesak seleksi CPNS 2021 itu diulang saja, secara menyeluruh. Terlepas ada atau tidaknya anggaran, ini konsekuensi,” ujarnya.
Baca Juga : Fraksi Golkar Akan Tanyai Andika Soal Papua dan Tes Keperawanan di TNI
Politisi PDI Perjuangan itu menyampaikan Komisi II DPR RI pernah mengingatkan pemerintah dalam setiap rapat kerja dengar pendapat terkait praktik curang selama seleksi CPNS 2021. Dia menyinggung tentang pelaksanaan seleksi CPNS 2021 dilakukan berbasis IT, sudah mengantisipasi kemungkinan kebocoran materi soal-soal, dan lain-lain.
“Jauh-jauh hari, kami di Komisi II DPR sudah mengingatkan agar peluang curang dalam seleksi CPNS 2021 ini diantisipasi. Salah satunya melalui sistem operator model digitalisasi. Harusnya semua berbasis IT karena sepanjang manusia masih menjadi operator, kecurangan akan terjadi. Dan itu terbukti sekarang.”