JAKARTA — Pengamat politik Tjipta Lesmana mengatakan permintaan agar Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi ketua umum pada Kongres Luar Biasa (KLB) di Bali adalah upaya jahat untuk menjatuhkan presiden.
“Itu sebuah jebakan. Suara yang mendesak supaya SBY jadi ketua umum itu suara jahat untuk menjatuhkan SBY,” ujar Tjipta pada diskusi bertema Peran Badan Kehormatan dalam Menjaga Kehormatan dan Citra Lembaga Legislatif di Gedung DPD, Rabu (27/3/2013). Selain Tjipta, turut menjadi narasumber Ketua BK DPD, AM Fatwa, Sekretaris Fraksi PAN Teguh Juwarno dan mantan Ketua Baleg DPR, Zain Bajeber.
Promosi Siasat BRI Hadapi Ketidakpastian Ekonomi dan Geopolitik Global
Menurut Tjipta, meski tidak ada yang salah kalau SBY dipilih menjadi ketua umum Partai Demokrat dan SBY menerimanya, namun secara etika hal itu tidak pantas. Dia menilai kalau SBY menjadi ketua umum Partai Demokrat maka dengan sendirinya SBY menjadi kecil dan seolah-olah tidak ada orang lain yang pantas memimpin partai pemenang Pemilu 2009 itu.
“Kalau SBY mau, SBY terpancing, dia betul-betul pemimpin yang tidak cakap,” ujarnya. Bahkan pengajar ilmu komunikasi politik tersebut menilai Anas Urbaningrum, yang kini berstatus tersangka dalam kasus Hambalang, akan menjadi besar karena dia digantikan oleh seorang Presiden RI sebagai ketua umum Partai Demokrat.
Selain itu, menurut Tjipta, kalau SBY jadi ketua umum Partai Demokrat maka posisi itu tidak akan mampu mengangkat elektabilitas partai yang saat ini tengah merosot tajam. Pasalnya, SBY akan berada pada posisi dilematis karena dinilai rangkap jabatan.
“Kalau SBY ketua umum pasti akan ada ketua harian sehingga menjadikan SBY tidak bekerja. Ini tidak akan menaikkan elektabilitas karena semua publik akan melihat ini lelucon yang tidak lucu,” ujarnya.
Sementara, Ketua Badan Kehormatan DPD, AM Fatwa mengatakan secara etika SBY tidak pantas jadi ketua umum Partai Demokrat meski tidak ada aturan yang melarangnya. Sesuai janjinya kepada rakyat ketika akan jadi presiden SBY harus memenuhi tugasnya sebagai kepala negara, bukan pimpinan partai.
“Begitu terpilih menjadi seorang presiden, seharusnya seorang presiden tidak lagi berpikir partai, namun menjadi negarawan yang meikirkan rakyatnya,” ujar Fatwa menegaskan.
Simak berita terkait: http://digital.solopos.com/file/27032013/
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
