SOLOPOS.COM - Ilustrasi

Ilustrasi

KLATEN—Kabupaten Klaten hingga kini masih kekurangan 1.592 guru SD. Kalangan kepala sekolah (kasek) terpaksa mengambil jalan pintas dengan mengangkat guru honorer supaya kegiatan belajar mengajar (KBM) tetap berjalan.

Promosi Kisah Petani Pepaya Raup Omzet Rp36 Juta/bulan, Makin Produktif dengan Kece BRI

Kasubid Pengadaan dan Pengembangan Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Klaten, Rijana, mengatakan kekurangan guru SD tersebut muncul setelah pemerintah pusat menerapkan moratorium perekretutan PNS. Selain itu, ribuan guru SD sudah pensiun dalam dua tahun terakhir.

“Pengangkatan guru honorer menjadi jalan pintas yang dilakukan kepala sekolah. Ini menjadi dilema sebab pemerintah sudah melarang pengangkatan guru honorer sejak 2005 silam. Namun, upaya itu harus dilakukan jika ingin KBM tetap jalan,” terang Rijana saat ditemui Solopos.com di Klaten, Sabtu (5/1/2013).

Rijana menjelaskan, di Klaten terdapat 751 SD yang tersebar di 401 desa dan kelurahan. Idealnya satu SD memiliki minimal sembilan guru yang terdiri atas enam guru kelas, satu guru Pendidikan Jasmani dan Kesehatan (Penjaskes), satu guru Pendidikan Agama dan satu kepala sekolah. Akan tetapi, dia mengakui, penyebaran guru SD di Klaten sejauh ini belum merata. Sejumlah SD diketahui memiliki kelebihan guru PNS. Namun, sebagian besar SD masih kekurangan guru.

“Ada SD yang memiliki siswa di atas 100 anak, tetapi guru PNS-nya hanya ada dua orang. Sebaliknya, sejumlah SD yang memiliki siswa kurang dari 60 anak malah kelebihan guru,” terang Rijana.

Sekretaris BKD Klaten, Nurrosyid, mengatakan regrouping SD sebenarnya bisa menjadi solusi atas masalah kekurangan guru dan murid. Namun dia mengakui tidak semua warga menyetujui jika sekolah-sekolah itu di-regrouping. “Alasannya biasanya karena sekolah baru akan jauh dari tempat tinggal,” terang Nurroyid.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Dinas Pendidikan (Disdik) Klaten, Muzayin, mengatakan saat ini Disdik Klaten masih mengkaji rencana pemerataan guru. Menurutnya terdapat sejumlah SMP, SMA, dan SMK yang kelebihan guru. Kalangan guru tersebut akan diminta mengajar di sejumlah SD yang kekurangan guru.

“Kebijakan ini sudah disosialisasikan. Namun perkembangannya sejauh mana belum kami ketahui. Saya harap tidak ada penolakan dari guru karena itu pilihan yang harus diambil,” tutur Muzayin.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya