Solopos.com, SRAGEN—Seratusan warga Dukuh Gabus Wetan RT 005, 006, dan 007 menggelar aksi unjuk rasa memprotes kebijakan Pemerintah Desa (Pemdes) Gabus, Kecamatan Ngrampal, Sragen, berkaitan dengan jalan usaha tani yang dikeruk dengan ekskavator.

Aksi unjuk rasa warga yang mayoritas petani itu digelar di jalanan tersebut yang bertepatan pada Hari Buruh Internasional, Rabu (1/5/2024).

Promosi BRI Kembali Gelar Program Pemberdayaan Desa Melalui Program Desa BRILiaN 2024

Jalan usaha tani sepanjang hampir 1 km itu sudah dalam kondisi terkeruk sedalam sekitar 30 cm dari jalan sebelumnya. Material kerukan itu diratakan di sisi barat jalan dengan harapan untuk pembuatan jalan baru. Dalam kegiatan itu ada dua plakat kegiatan.

Plakat pertama berisi kegiatan macadam JUT gotong-royong dengan volume 940 meter, dana desa tahap I 2024 senilai Rp50 juta, dan dikerjakan secara swakelola.

Pada saat aksi warga berlangsung tiba-tiba ada plakat baru yang dipasang dengan anggaran Rp50 juta dari Silpa Dana Desa 2024 dengan nama kegiatan cut and fill jalan yang dilaksanakan secara swakeloa.

Warga berkerumun di pintu masuk jalan itu yang juga terdapat ekskavator kecil. Ketika ada yang menancapkan plakat baru, warga semakin emosional karena keterangannya berbeda dengan plakat sebelumnya.

Adanya plakat dan pengerukan jalan dengan ekskavator itu tanpa ada pemberitahuan atau sosialisasi kepada warga. Warga merasa tidak terima dengan kebijakan Pemdes Gabus tersebut dan menuntut supaya kondisi jalan dikembalikan seperti semula.

Perwakilan warga yang juga petani, Riko Mahananda, kepada wartawan di sela-sela aksi itu mengungkapkan Warga Gabus Wetan menuntut perbaikan jalan dan kondisi jalan dikembalikan seperti semula.

Dia mengatakan dengan kondisi jalan yang sudah dikeruk dengan ekskavator itu menyulitkan petani untuk pemupukan dan perawatan sawah karena jalannya menjadi rusak.

“Petani menginginkan jalan usaha tani dikembalikan pada posisi semua yang sudah bagus. Kami tidak tahu adanya kebijakan ini. Tahu-tahu sudah ada ekskavator dan jalan dikeruk tanpa ada sosialisasi kepada warga. Jalan ini dulu dibangun secara swadaya oleh warga. Ketika rusak juga warga swadaya memperbaiki hingga akhirnya jalan sudah baik tetapi tiba-tiba malah dirusak,” jelas Riko.

Dia menjelaskan jalan usaha tani itu sepanjang hampir 1 km dengan lebar jalan yang diperbaiki warga selebar 4-5 meter dari total lebar jalan mencapai 24 meter.

Dia mengungkapkan jalan ini menjadi akses utama bagi petani untuk mengurus sawah masing-masing. “Yang penting jalan ini dikembalikan seperti semula. Warga sudah keluar dana dan tenaga untuk capai-capai bangun jalan kok malah dirusak tanpa pemberitahuan warga,” jelas dia.

Riko menyatakan para warga menunggu Kepala Desa (Kades) Gabus dan perangkatnya untuk datang ke lokasi . Dia berharap dengan kedatangan Kades dan perangkatnya maka warga meminta ada kejelasan dan mediasi pada hari itu juga.

“Kami masih menunggu Pak Lurah datang. Katanya pagi ini beliau mau datang. Kami mempertanyakan awalnya kegiatan makadam Rp50 juta, tetapi dalam pelaksanaannya menjadi pengerukan jalan dan mengalihkan jalan. Kami bingung,” jelasnya.

Pelaksanaan dalam plakat tercatat swakelola, kata dia, tetapi dalam pelaksanaan menggunakan pihak ketiga. Dia mengatakan pengerukan jalan ini sudah berjalan tiga hari ini. Dia menyatakan sebelum ada mediasi maka warga menghentikan pekerjaan itu

Aksi warga tersebut juga disaksikan aparat Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban masyarakat (Bhabinkamtibmas). Setelah menunggu sekian lama, akhirnya ada Kades Gabus dan Sekretaris Desa (Sekdes) Gabus yang datang.

Solopos.com, SOLO — Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat menggelar pementasan tari klasik yang telah berumur ratusan tahun dalam dalam rangka memperingati Hari Tari Sedunia  di Bangsal Smarakata pada Senin (29/4/2024)

Acara bertajuk Keraton Art Festival menampillkan empat tarian klasik yakni Tari Bedhaya Sukoharjo, Tari Srimpi Sangupati, Tari Sancaya Kusumawicitra, serta Tari Bandayuda. 

Promosi BRI Kembali Gelar Program Pemberdayaan Desa Melalui Program Desa BRILiaN 2024

Pertunjukan diawali Tari Bedhaya Sukoharjo merupakan karya Paku Buwana (PB) IX (memerintah 1861–1893 M). Kemudian Tari Sancaya Kusumawicitra diciptakan oleh Paku Buwono (PB) I, selanjutnya Tari Srimpi Sangupati peninggalan Paku Buwana IV (memerintah 1788-1820). dan terakhir Tari Bandayuda  yang diciptakan pada masa pemerintahan Paku Buwana IV.

Acara ini merupakan kali pertama Keraton Solo secara terpisah menyelenggarakan peringatan Hari Tari Sedunia. Sebelumnya pentas tari Keraton Solo diadakan bersama acara 24 Jam Menari ISI Solo.

Tari klasik Bandayuda dimainkan oleh para penari di Bangsal Smarakata Keraton Solo, Senin (29/4/2024) malam. (Solopos/Dhima Wahyu Sejati)

Sejumlah penari menampilkan Tari klasik Bedhaya Sukoharjo di Bangsal Smarakata Keraton Solo, Senin (29/4/2024) malam. (Solopos/Dhima Wahyu Sejati)

Dua penari membawakan Tari Sancata Kusumawicitra di Bangsal Smarakata Keraton Solo, Senin (29/4/2024) malam. (Solopos/Dhima Wahyu Sejati)

Solopos.com, KARANGANYAR– Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Kabupaten Karanganyar diwarnai dengan aksi unjuk rasa yang digelar ratusan buruh di Gedung DPRD Karanganyar pada Rabu (1/5/2024).

Aksi unjuk rasa diikuti oleh berbagai organisasi buruh di Karanganyar. Dalam aksinya mereka menolak omnibus law Undang-undang (UU) Cipta Kerja.

Promosi BRI Kembali Gelar Program Pemberdayaan Desa Melalui Program Desa BRILiaN 2024

Selain itu buruh juga menyampaikan sejumlah persoalan yang hingga kini masih menghantui. Masalah itu mulai belum terpenuhinya hak-hak buruh, uang pesangon bagi buruh yang dikena pemutusan hubungan kerja (PHK) belum dibayarkan, gaji belum sesuai Upah Minimum Kabupaten (UMK), tunjangan hari raya (THR) tak dibayarkan hingga bayang-bayang PHK.

Pantauan Solopos.com, ratusan buruh bergerak dari lapangan Sroyo menuju DPRD Karanganyar sejak pukul 08.30 WIB. Dengan membawa atribut bendera organisasi serta poster Aksi Buruh Karanganyar Hidup Susah Di Negeri Yang Kaya, UMP Jateng Paling Rendah Di Pulau Jawa, Rong Sasi Kerja Bakti, Pesangon Dikurangi.

Mereka menggelar aksinya di depan gedung DPRD. Secara bergiliran perwakilan melakukan orasi. Aparat kepolisian terlihat mengatur arus lalu lintas setempat.

Selepas berorasi, perwakilan ditemui Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo didampingi Wakil Ketua Tony Hatmoko, Ketua Komisi B AW Mulyadi dan Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disdagperinaker) Karanganyar Martadi.

Ketua DPD FKSPN Karanganyar, Haryanto meminta solusi yang pasti terkait dengan persoalan buruh. Dia mengatakan beberapa persoalan itu disebutkan karyawan di PHK menjelang Lebaran karena perusahaan menghindari pembayaran THR.

Kemudian karyawan di-PHK tanpa diberikan pesangon, ada pula temuan buruh tak digaji dua bulan ini. Bahkan THR dibayarkan secara dicicil. “Ini masalah yang tidak baik-baik saja di Karanganyar. Harus menjadi perhatian serius dari pemerintah dan solusi,” ungkap dia.

Dia mengatakan buruh masih terus di bayang-bayangi dengan ancaman PHK. Dia meminta pemerintah mencabut undang-undang omnibus law. Dia mengatakan upah minimum provinsi (UMP) Jateng merupakan paling rendah di Pulau Jawa.

“Kami tidak menuntut banyak. Kepada bapak anggota dewan, tolong perjuangkan hak kami sebagai pekerja,” jelas dia.

Ketua DPC SP KEP Karanganyar, Danang Sugiyatno meminta selamatkan pekerja padat karya dari gelombang PHK. Sejak Covid-19, ribuan buruh dan pekerja telah dirumahkan dan terkena PHK. Sementara hak-hak buruh seperti pesangon belum dibayarkan.

Dia juga menyayangkan aturan pemerintah dalam menetapkan UMK tak lagi mengacu pada survei kebutuhan hidup layak (KHL). Kondisi ini memberatkan dan sangat mencekik bagi buruh.

“PHK menjadi momok bagi pekerja. Sementara pesangon juga di tidak dibayarkan. Pekerja makin ngenes,” kata dia.

Ketua DPC SPN Karanganyar Sabat Bambang Ismanto mengatakan buruh ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Buruh di rumahkan tanpa kejelasan dan kepastian. Kemudian di PHK tanpa pesangon. Dia menemukan masih banyak penyimpangan dan pelanggaran terhadap aturan namun sangat minim tindakan dari yang berwenang.

“Kami berharap pengawas ketenagakerjaan dan semua stakeholder untuk menegakkan aturan perundang-undangan. Berilah sanksi perusahaan nakal yang melanggar aturan,” jelas dia.

Ketua DPRD Karanganyar Bagus Selo mengatakan menampung semua persoalan tersebut. Dia juga meminta Disdagperinaker untuk mengecek dan menyelesaikan persoalan-persoalan buruh.