KISAH TRAGIS : Pria Cacat Ini Dipaksa Lakukan Tes Kemampuan Kerja

Kisah tragis kali ini datang dari seorang pria cacat bernama Stuart Chester.

Solopos.com, LONDON — Stuart Chester, 25, menderita down syndrome, epilepsi, dan autisme. Tragisnya, di tengah kondisinya yang tak bisa apa-apa, ia mendapat formulir uji kemampuan kerja.

Promosi Jaga Keandalan Transaksi Nasabah, BRI Raih ISO 2230:2019 BCMS

Formulir uji kemampuan kerja yang dikirim Iain Duncan Smith’s Department of Work and Pensions tersebut dianggap orang tua Stuart dan pengamat sosial di Inggris sebagai bentuk pelecehan terhadap orang cacat.

Ibunda Stuart, Deborah McKenzie, 51, merasa bingung karena anaknya mendapat formulir isian kemampuan kerja tersebut. Ia mengisahkan betapa keadaan Stuart memprihatinkan, lantaran tak bisa melakukan apa pun.

“Saya tidak mengerti mengapa Stuart dikirimi kuesioner kemampuan kerja padahal ia tidak bisa bicara, membaca, menulis, atau melakukan sesuatu dengan dirinya sendiri,” kata Deborah, sebagaimana dilansir Mirror, Selasa (1/9/2015).

“Tidak ada yang bisa ia kerjakan dan ini menyebabkan stres serta kecemasan yang tak semestinya,” kata Deborah mengkhawatirkan sang anak.

Menurut Deborah, kuesioner uji kemampuan kerja itu terdiri atas 2 halaman dengan ketentuan harus selesai dikerjakan dan dikembalikan ke DWP pada 18 September 2015 mendatang.

Deborah berpandangan, anaknya tidak perlu mendapat kiriman kuesioner tersebut karena yang dibutuhkan Stuart adalah formulir Disability Living Allowance (DLA). Berjuang demi sang anak, ia pun mengonfirmasi kuesioner kemampuan kerja itu kepada pihak DWA, tapi sayang ia mendapat respons tidak baik.

Menurut Deborah, pihak DWA yang menerima keluhannya justru memaki Deborah dan meminta Deborah untuk mengisi formulir tersebut.

Terkait dengan kasus Stuart tersebut, Sekretaris Keadilan Sosial Alex Neil MSP mengkalim DWP sebagai lembaga pengganggu dan menuntut David Cameron menyerahkan keputusan mengenai manfaat formulir tersebut kepada pemerintah Skotlandia. Ia merasa apa yang dilakukan pihak DWA sebagai bentuk pelecehan.

“Ini benar-benar keterlaluan dan ini adalah jenis kasus yang menyoroti bahwa Tories berada di luar kontrol dan mereka harus menyerahkan menjalankan sistem manfaat untuk pemerintah Skotlandia,” kata Neil.

“Jika seseorang jelas tidak dapat bekerja seumur hidupnya, tidak harus diburu seperti ini dan mereka seharusnya dibiarkan saja, tidak menempatkan meraka dalam penilaian untuk bekerja,” jelas Neil.

“Ini tidak lain hanyalah bullying, pelecehan, intimidasi, dan pelanggaran hak asasi manusia yang paling rentan dalam masyarakat kita dan itu harus berhenti,” tandas Neil.

Semenatra itu, seorang juru bicara DWP beralibi pengiriman kuesioner kemampuan kerja tersebut untuk memastikan pemantau mereka terhadap kondisi masyarakat.

“Kami secara teratur meninjau kondisi masyarakat untuk memastikan bahwa mereka tidak terhapuskan begitu saja,” kata perwakilan DWP.

“Itu sebabnya kami telah meningkatkan penilaian kemampuan kerja sejak diperkenalkan pada 2008, memastikan bahwa itu cara yang lebih adil dan lebih akurat,” jelas perwakilan DWP.

“Keputusan ini diambil setelah kajian independen menyeluruh, dan pertimbangan dengan bukti pendukung medis yang diberikan kepada kami oleh dokter spesialis,” tutup perwakilan DWP.