Kinerja DPR ditingkatkan dengan menerapkan zona integritas wilayah bebas korupsi.
Solopos.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini menerapkan zona integritas untuk menciptakan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Promosi BRI Dipercaya Sediakan Banknotes untuk Living Cost Jemaah Haji 2024
“Ini suatu zona integritas yang berkaitan dengan Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” kata Ketua DPR Setya Novanto saat mencanangkan zona itu di Gedung Nusantara IV, Jakarta, Senin (2/11/2015).
Pascapenandatanganan zona integritas tersebut, dia berharap seluruh jajaran Kesetjenan DPR patuh terhadap aturan, disiplin, dan mendukung produk hukum terkait korupsi.
Novanto menilai pelayanan birokrasi di lingkungan Kesetjenan DPR harus terus ditingkatkan sehingga harus menjadi perhatian bersama.
“Kita harus perhatikan benar [pelayanan birokrasi], bertahun-tahun kita akan pertahankan,” ujar dia.
Dalam acara tersebut, Sekretaris Jenderal DPR Winanungtyastiti menandatangani zona integritas, merepresentasikan seluruh pegawai di lingkungan Kesetjenan DPR.
Penandatanganan itu disaksikan Setya Novanto, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis, Plt. Ketua KPK Taufiqurahman Ruki, dan Ketua Ombusman Danang Girindrawadhana.
Harry Azhar Azis meminta agar DPR membuat turunan dari pencanangan zona integritas yang telah ditandatangani pimpinan.
Dia mencontohkan turunannya seperti pedoman terkait pembelanjaan negara yang dipercayakan untuk anggota DPR maupun birokrasi di lingkungan Kesetjenan DPR.
“Misalnya, pembelian barang dan jasa ada pedoman. Untuk birokrasi ada semacam hari bersih, seperti Jumat Bersih,” ujar dia.
Dia menilai di lingkungan Kesetjenan DPR sudah ada lembaga yang menjadi auditor internal untuk membersihkan persoalan administrasi keuangan di DPR.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
