JAKARTA-Penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan laporan keuangan partai politik (parpol) masih buruk. Laporan keuangan parpol sesuai Undang-undang (UU) Parpol No. 2/2008, bahwa parpol wajib membuat laporan keuangan untuk diserahkan ke negara.
ICW melakukan penelitian dimulai dengan mengirim surat permintaan informasi ke parpol sejak Juni 2011, namun tidak ditanggapi. ICW akhirnya mendapatkan informasi laporan keuangan parpol setelah mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi Pusat (KIP) pada Januari 2012.
Promosi Selamat! 3 Agen BRILink Berprestasi Ini Dapat Hadiah Mobil dari BRI
Laporan keuangan yang diteliti berasal dari 9 parpol yang mendapat subsidi dari APBN karena memiliki kursi di DPR, yaitu Partai Demokrat, Golkar, PDIP, PKS, PAN, PKB, PPP, Gerindra, dan Hanura. Dari 9 parpol tersebut, hanya Partai Hanura yang tidak memberikan informasi laporan keuangan ke ICW.
Menurut ICW, Partai Gerindra memiliki laporan keuangan paling baik. Sedangkan Partai Demokrat, PDIP, PPP, dan Hanura paling buruk. Sementara Golkar, PKS, PKB, dan PAN masuk dalam kategori cukup. Namun, secara umum laporan keuangan parpol masih buruk.
“Sebagian besar partai politik belum terbuka dalam laporan keuangan. Mereka tidak mempunyai prosedur dan tata cara pelaporan laporan keuangan,” kata Peneliti ICW, Apung Widadi, di Kantor ICW, Jl Kalibata, Jakarta, Rabu (4/4/2012).
Menurut Apung, salah satu faktor buruknya laporan keuangan parpol karena pemerintah tidak memberikan tekanan kepada parpol. Jika diberikan sanksi, Ia yakin parpol akan berbenah membuat laporan yang sesuai standar yang ditetapkan Kemendagri.
Untuk memperbaiki hal ini, ICW meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Mendagri aktif memeriksa laporan keuangan parpol. Selain itu, ICW juga meminta parpol untuk lebih transparan dan akuntabel.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
