'Kesetaraan Hak Warga Tionghoa Harus Diperhatikan'

JAKARTA—Pasca-reformasi warga Tionghoa di Indonesia mulai menunjukkan eksistensinya di segala bidang, salah satunya di bidang politik.

Beberapa tokoh keturunan Tionghoa yang terjun di dunia politik antara lain Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Anggota DPD Tellie Gozelie.

Promosi BRI Catat Setoran Tunai ATM Meningkat 24,5% Selama Libur Lebaran 2024

Keduanya merupakan keturunan Tionghoa yang saat ini konsen di bidang masing-masing. Ahok berada di Komisi II membidangi urusan dalam negeri sementara Tellie Gozelie membidangi pertambangan di Komite I DPD.

“Reformasi 98 menjadi titik tolak berakhirnya rezim Orde Baru, kemudian menjadi lembaran baru sistem politik Indonesia. Sebagaimana amanat reformasi yang salah satunya untuk menghilangkan diskriminasi warga negara baik berdasarkan suku, ras dan agama,” kata Tellie di Jakarta, Minggu (22/1).

Menurutnya, demokrasi yang menjadi pilihan bangsa Indonesia untuk menjalankan roda pemerintahan, di mana semua warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan dijamin oleh UUD ’45.

Dari situ kemudian warga negara Tionghoa khususnya dan warga negara Indonesia umumnya mempunyai peluang dan kesempatan yang sama untuk berkiprah dalam dunia pemerintahan dan dunia politik.

“Tentunya bukan pada titik kesetaraan dalam politik yang menjadi dasar bagi warga Tionghoa untuk mengabdikan dirinya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Jauh sebelum itupun warga Tionghoa telah ikut andil dalam membangun bangsa, tentunya dengan apa yang bisa mereka lakukan terutama dalam dunia usaha, karena pada saat sebelum reformasi bisa dikatakan hanya dunia usahalah yang terbuka untuk warga Tionghoa,” ungkapnya.

Basuki menambahkan, pasca-reformasi ini dianggap sebagai titik di mana warga Tionghoa lebih banyak mempunyai ruang untuk berkiprah. Namun bukan karena kesetaraan, melainkan ini hanyalah cara bagaimana warga Tionghoa juga merasa lebih memiliki bangsa ini.(Harian Jogja/Wahyu Kurniawan)