KERETA API : Kapasitas KA Ekonomi Dibatasi, Penumpang Demonstrasi

Solopos.com, JAKARTA — PT Kereta Api Indonesia membatasi penjualan tiket kereta api kelas ekonomi sebagai komitmen terhadap peraturan pemerintah yang membatasi kapasitas maksimal 150% daya tampung penumpang demi keselamatan. Di belahan barat Pulau Jawa, pembatasan penjualan tiket Kereta Api Rangkasbitung dan Cikarang memicu protes calon penumpang yang merupakan konsumen setia kedua kereta api itu.

Pembatasan kapasitas hingga 150% daya tampung itu, Senin (23/9/2013), bahkan menyebabkan ribuan penumpang setia KA Rangkasbitung berdemonstrasi. KA Rangkasbitung menuju Serpong itu dihentikan PT KAI di Stasiun Daru karena jumlah penumpangnya melebihi 150% daya tampung.

Promosi BRI Perkuat Kolaborasi Strategis dengan Microsoft Dorong Inklusi Keuangan

Salah seorang penumpang, Eka Cahya, mengatakan penghentian kereta itu terjadi hampir 2 jam sejak pukul 07.42 WIB. Penumpang pun berdemonstrasi lantaran penumpang yang biasanya naik dari Stasiun Daru merasa dirugikan. Mereka tidak bisa naik seperti biasa akibat adanya pembatasan kapasitas yang dilakukan PT KAI.

“Justru penumpang dari Daru yang melarang kereta jalan. Bahkan kaca jendela dilempari karena tiket dibatasi, mereka yang dari Daru enggak boleh naik,” kata Eka dalam pesan singkatnya.

Penumpang lain Mohammad Armin menambahkan pembatasan tiket kereta hanya sekitar 50 tiket itu sangat memberatkan penumpang karena KA Ekonomi menjadi pilihan utama bagi masyarakat Rangkasbitung bekerja ke Jakarta. Apalagi, katanya, frekuensi perjalanan kereta api menuju Serpong belum banyak sehingga masyarakat sangat menggantungkan transportasi pada kereta api.

Kesadaran penumpang, katanya, pun sudah meningkat dengan membeli tiket dibandingkan dengan sebelumnya. “Kalau alasannya kenyamanan, ini penuhnya cuma Senin atau Sabtu, hari lain normal saja, kalau cuma 50 tiket yang jual itu bagaimana?” tegas pedagang di Pasar Kebayoran ini.

Sukendar mengatakan sampai saat ini KA ekonomi pun belum didukung oleh KRL commuter line sebagai alternatif selain KA ekonomi lokal. Pihaknya berharap infastruktur keretal rel listrik baik prasarana rel dan elektrifikasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah segera direalisasikan. “Penambahan sarana belum, mudah-mudahan pemerintah melihat sekaligus memperhatikan hal ini,” katanya.